BERBAGI

EkstraNews.com – BANDARLAMPUNG – Penataan lapak pedagang persis di samping Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Wayhalim diharapkan segera diambil solusi tepat. Peneliti Center for Urban and Regional Studies (CURS) Universitas Bandar Lampung (UBL) I.B. Ilham Malik menyarankan pihak-pihak terkait tidak mengedepankan ego yang ditakutkan makin memperuncing masalah.

Menurutnya, jangan sampai muncul persepsi bahwa hal ini merupakan ajang ’’adu kuat” antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.

I.B. Ilham Malik menuturkan, dalam konteks urban planning, hal ini memang cenderung kerap muncul. Sebab, kata dia, dalam setiap pembangunan kota memang akan selalu ada beberapa power groups yang saling ambil pengaruh satu sama lain.

Secara kebetulan, kata dia, saat ini isu PKOR menyorot polemik di balik keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sekitar. Dan, kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dimajukan untuk saling adu pengaruh.

’’Meskipun ini terlihat aneh dan lucu, tetapi kenyataannya kedua Satpol PP inilah yang kini maju dan dimainkan oleh pemegang kekuataan dan kekuasaan. Dengan dalih Satpol PP sebagai alat mereka menegakkan aturan pemda,” ujar IB Ilham Malik.

Menurutnya, pemprov dan pemkot perlu membuat desain pembangunan dan pengelolaan PKOR secara terpadu. Yakni meliputi sinkronisasi fungsi ruang yang ada di dalam dan luar PKOR. Selain itu, pemkot dan pemrov perlu membuat roadmap dan pembagian tugas untuk mewujudkan konsep pembenahan dan pengelolaan PKOR tersebut.

’’Keamanan serta ketertiban dalam dan luar PKOR menjadi tugas Satpol PP provinsi dan kota. Mereka perlu berbagi tugas,” usul lelaki yang sedang menempuh S3 Urban Planning and Design di Kitakyushu University tersebut.

Masalahnya, aturan apa yang sedang mereka jalankan? ’’Penerapan aturan apakah berpijak pada issue yang relevan atau tidak? Urgent atau tidak? Serta mendesak atau tidak? Mungkin perlu kita liat apakah penertiban PKOR dan PKL itu memang memiliki dasar yang benar atau tidak. Maksudnya apakah penataan dan pembenahan PKOR yang dilakukan pemprov itu memiliki dokumen rencana dan kelayakan ataukah tidak?” imbuh Ilham Malik.

Menurut peraih beasiswa Monbukagakusho MEXT 2015 yang diberikan pemerintah Jepang ini, kebijakan yang mengubah keadaan PKOR saat ini harus mengacu pada kajian dan rencana, juga desain yang komprehensif. Itu lantaran dipastikan mempengaruhi fungsi ruang dan kondisi sosial dalam skala yang cukup besar.

’’Jika penataan PKOR sendiri, termasuk nasib PKL-nya tidak mengacu pada rencana pengembangan dan pengelolaan PKOR, langkah yang ditempuh pemprov ini sudah bisa kita katakan melanggar UU Tataruang. Juga UU Lingkungan Hidup,” paparnya.

Jadi, kata Ilham, pemprov harus hati-hati ketika menjalankan kebijakan yang sudah menjadi ruang publik. Sebab implikasinya akan sangat besar dan banyak pasal yang bisa dimainkan oleh banyak pihak untuk menyatakan dan membuktikan bahwa pemprov salah dalam hal pembenahan PKOR ini. (cr1)

 

 

Sumber : http://radarlampung.co.id/read/perjelas-desain-pembangunan-pkor/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here