BERBAGI

EkstraNews.com – BANDARLAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung bersama pihak-pihak terkait terus membenahi data pemilih dalam pemilihan gubernur (pilgub) 27 Juni 2018. Salah satunya dengan membangun sistem komputerisasi yang terkoneksi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam memutakhirkan data pemilih.

Persoalan lain adalah besarnya jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP) sebagai syarat untuk memilih. Tercatat, hingga kini masih ada 1,5 juta pemilih yang belum memiliki E-KTP.

Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengatakan, selama ini koordinasi dengan Disdukcapil bersifat manual. Jika ada server computer yang dibangun kedua belah pihak, maka akan mengurangi kesibukan dalam pemutakhiran data pemilih. Maka itu, KPU meminta akses kepada Disdukcapil untuk bisa mengambil data yang diperlukan.

”Jadi bisa membantu Disdukcapil dan kpu. Kpu tidak perlu meminta dengan menyerahkan data hardcopy. Cukup beri akses ke kpu untuk masuk ke servernya Disdukcapil,” kata Handi kepada wartawan di sela-sela rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di aula KPU Lampung, kemarin.

Handi mengakui, memang data Disdukcapil banyak sekali. Tetapi KPU tidak akan meminta semua data, hanya yang diperlukan dalam rangka memenuhi hak pemilih ketika pilgub. ”Itu yang kami minta, tampaknya itu akan bisa berjalan. Di forum sudah bisa disepakati secara kebijakan, ada memorandum of understanding (MoU) antara kpu dan Disdukcapil untuk melakukan pemutakhiran data berkelanjutan,” ucapnya.

Selain itu, dosen Sosiologi FISIP Unila ini mengatakan, ada kemungkinan KPU juga bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Dimana, tidak ada larangan untuk menggunakan alokasi dana desa (ADD) untuk melakukan pendataan sehingga membantu kesuksesan pilgub. Menurut dia, kendala selama ini, Disdukcapil tidak punya perangkat cukup di tingkat bawah.

”Misalnya ada yang meninggal dan tidak dilaporkan ke Disdukcapil, maka datanya tidak akan di-delete. Prinsip kerja Disdukcapil itu menunggu laporan. Kalau tidak ada yang lapor, maka warga yang menningal tetap ada datanya sebagai pemilih. Kalau Disdukcapil tidak men-delete, maka kpu juga tidak akan men-delete,” kata Handi.

Artinya, ADD akan membantu untuk mengatasi persoalan di bawah. ”Misalnya Disdukcapil di bawah itu tidak ada yang mengurusi, mendata orang yang meninggal, maka dimungkinkan bekerjasama dengan Dinas pmd. Ke depan, kami akan rakor lagi melibatkan Dinas pmd,” ujarnya.

Sementara, kata dia, saat ini masih ada 1.500-an warga yang belum melakukan perekaman e-KTP sebagai salah satu syarat untuk memilih. Namun, data itu belum tentu ada orangnya karena belum dimutakhirkan. Sedangkan berdasarkan data per semester 1/2017, masih ada 1,5 juta warga yang belum mendapatkan e-KTP.

Disdukcapil pun menargetkan 90 persen warga mendapatkan e-KTP-nya pada 2017. Sedangkan sisanya pada 2018. “Menurut saya lancar. Pilgub kita kan 27 Juni 2018,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Forum Disdukcapil se-Lampung, Ketut Partayasa, menjamin tidak akan ada masalah untuk daftar pemilih pilgub. Masalah pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, serta perekaman e-KTP sudah ada petugas khusus.

“Insyallah tidak ada pemilih ganda. Kita jamin kualitas pemilu lebih baik untuk Pikada, Pileg dan Pilpres,” katanya usai rapat.

Untuk kesiapan peralatan, sarana, dan prasarana pihaknya masih menggunakan peralatan sejak 2011. “Kesiapan peralatan dan sarana sejak 2011, dulu larinya kenceng sekarang lemot. Kalau ada yang rusak maka provinsi yang menjembatani,” kata kepala Disdukcapil Pesawaran ini. (rlpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here