BERBAGI

EkstraNews.com – Lampung – Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur harus merogoh kocek yang dalam untuk biaya pemenangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018. Sebab untuk biaya saksi saja, calon bakal dibebani hingga miliaran rupiah.

Salah satunya di PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng dengan moncong putih ini bahkan sudah mematok biaya Rp200 miliar untuk pemenangan cagub dan cawagub. Dengan perolehan 17 kursi di DPRD Lampung dan dapat mengusung calon sendiri dalam pilgub, bakal calon tentu tergiur dengan perahu partai banteng ini.

Ketua tim penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah PDIP Lampung Watoni Nurdin membenarkan angka pemenangan cagub-cawagub PDIP masih di kisaran Rp200 miliar dan belum ada perubahan.

Namun, Watoni menegaskan bahwa angka itu bukan mahar. Namun untuk biaya politik dari sisi pengamanan suara, honor saksi di lapangan, dan kampanye di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

’’Kami akan tanya kesiapan mereka dengan rasionalitas. Karena ada calon yang mengatakan, dengan dana sekian rupiah saja bisa menang. Dana saksi saja harus sekian miliar, sementara ada calon yang menyiapkan di bawah itu. Rasionalitasnya nggak masuk,” ucapnya kepada Radar Lampung kemarin (6/8).

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung ini melanjutkan, PDIP sudah sepakat bahwa saksi yang mencatat hasil pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) sebesar Rp100 ribu per orang. Dalam satu TPS terdapat dua saksi. Artinya, dana saksi per TPS adalah Rp200 ribu. Dengan asumsi jumlah TPS 14.164 pada Pilgub 2014, maka honor saksi di tingkat TPS adalah Rp2,832 miliar.

Belum lagi di jenjang berikutnya. Dalam penghitungan suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK), satu saksi PDIP mendapat honor Rp500 ribu. Dikalikan 225 kecamatan se-Lampung, maka honor saksi di tingkat ini mencapai Rp112,5 juta. Naik lagi ke tingkat provinsi, di mana honor saksi per orang Rp1 juta.

’’Lebih kurang seperti itulah. Kami mempersiapkan saksi dan atribut-atribut kampanye. Saya tegaskan lagi, ini bukan mahar, tetapi biaya pemenangan,” ujarnya.

Terpisah, ketua tim pilkada daerah (TPD) Hanura Lampung Yozi Rizal mengatakan, partainya tidak membebankan biaya pemenangan kepada calon. Tetapi, Hanura secara struktural siap menjadi mesin pemenangan dan tentunya harus ada jalinan kerja sama.

’’Kami nggak ada harus begini-begitu. Kerja bersama-sama, saling bersinergi. Sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Tetapi kan namanya orang mau menikah, masakorang lain yang mau menanggung biayanya? Namun, kami tidak menetapkan mahar. Partai Hanura tidak akan membebani kandidat,” ucapnya kemarin.

Terpisah, Ketua DPP PKS Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan Gufron Azis Fuadi mengatakan, kesepakatan koalisi dalam pilgub adalah saling menguntungkan. Baik itu terkait pasangan cagub-cawagub dan pemenangan pilgub. ’’Kesepakatannya ya saling menguntungkan saja dalam rangka membangun Lampung,” katanya.

Soal persyaratan mengusung cagub, dia menjelaskan, banyak yang dibicarakan. Termasuk pembagian biaya survei popularitas dan elektabilitas menjelang pilgub. Juga biaya pemenangan pilgub agar mesin parpol bisa bekerja maksimal dalam memenangkan Mustafa.

’’Jadi begini ya. Siapa pun yang akan menjadi kepala daerah, dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk biaya pemenangan pilkada dan tim pilkadanya untuk kampanye dan ini-itu. Kalau orang nggak memiliki finansial siap, berarti dia memang nggak siap,” tandasnya tanpa menyebutkan besaran biaya untuk pemenangan cagub di PKS.

Mahar Bisa Dijerat Sanksi

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilgub, Bupati, dan Wali Kota sudah mengharamkan pemberian mahar dari bakal calon kepada partai politik (parpol). Sanksinya pun jelas. Parpol dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Selain itu, parpol dikenakan denda sepuluh kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Sedangkan pemberinya dapat batal menjadi calon kepala daerah.

Pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila) Robi Cahyadi Kurniawan mengatakan, aturan dalam pasal 47 UU 8/2015 sangat jelas mengatur hal tersebut. Dengan demikian, tidak tepat jika parpol memberikan beban mahar kepada orang yang ingin maju dalam kontestasi pilgub.

Dalam hal ini, kata dia, harus ada kejelasan sikap dari kpu dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilgub. Atau dari pihak kepolisian yang berwenang untuk menekankan kepada parpol bahwa itu termasuk kategori melanggar undang-undang.

’’Ini yang belum ada respons dari penyelenggara pilgub terhadap isu-isu seperti itu. Padahal ini termasuk perbuatan yang sengaja melawan hukum. Kalau tidak ada langkah preventif, maka hal ini akan dianggap biasa dan akhirnya menjadi kebiasaan. Lalu menjadi budaya, ini lebih berbahaya,” kata Robi kepada Radar Lampung kemarin.

Robi juga menganggap persyaratan parpol kepada bakal calon gubernur untuk menyediakan sejumlah uang dalam rangka pemenangan pilgub merupakan hal yang tidak lazim. Biaya pemenangan parpol ini bisa saja merupakan mahar terselubung.

”Apakah uang yang diminta calon itu dianggap sebagai mahar atau biaya pemenangan di lapangan? Kan definisinya berbeda,. Mahar itu kan, saya dan si b ingin diusung parpol X. Siapa yang bayar paling besar, itu yang akan diusung. Nah kalau dalam konteks biaya pemenangan, diatur nggak itu dalam undang-undang?” kata dia.

Menurut dia, parpol seharusnya tidak serta merta membebankan biaya pemenangan terhadap bakal calon. Semestinya, bakal calon mengatur cost politics-nya sendiri. Sedangkan parpol bekerja menggunakan dana parpol yang sudah dianggarkan pemerintah. Apalagi, pada APBN 2018, dana parpol naik signifikan.

Jadi, kata dia, yang harus dikritisi adalah parpol harus memperjelas batasan mahar atau biaya pemenangan. Kemudian, bakal calon juga semestinya jangan mau memberikan mahar. Bakal calon dapat melaporkan hal ini kepada Bawaslu, bahkan kepolisian.

”KPU dan Bawaslu juga jangan diam saja. Cari terobosan, beri larangan secara tegas karena hal ini ada sanksinya menurut undang-undang. Itu langkah preventif,” ucapnya.

Dosen FISIP Unila ini juga tidak menampik adanya praktik pemberian mahar di bawah tangan. Ini yang sulit untuk dibuktikan. ”Sama seperti pembelian suara. Kejadiannya ada, nggak ada buktinya, tapi nyata terjadi. Misalnya ada isu-isu parpol yang bisa dibeli untuk mengusung calon tertentu dengan diberi miliaran rupiah, kita sering dengar isu itu, tapi sulit membuktikan,” pungkasnya. (rlpg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here