BERBAGI

KOTAGAJAH – Camat Kotagajah,  Lampung Tengah Edward Hartono mengaku kecewa namanya dikaitkan pada kasus dugaan pemotongan gaji PNS di lingkup SMAN 1 Kotagajah. Menurutnya,  pihak kecamatan hanya memfasilitasi adanya iuran bagi Aparat Sipil Negara (ASN)  di kecamatan Kotagajah untuk menyemarakkan HUT RI ke 72 lalu.

 

“Setahu saya itu hasil musyawarah dan jelas penggunaannya untuk merawat NKRI dan pancasila.  Camat hanya memfasilitasi dan tidak ikut campur dalam proses,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (23/8/2017).

Pihaknya juga mengimbau bagi PNS dilingkup SMAN 1 Kotagajah yang keberatan dengan iuran tersebut,  dapat menghubungi panitia HUT RI kecamatan kotagajah.

“Yang tidak terima,  silahkan menghubungi panitia.  Ini hasil musyawarah yang melibatkan seluruh kepala kampung,  UPTD pertanian, Pendidikan, kesehatan.  Bahkan ada dari unsur kepolisian juga Danramil,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan,  Sejumlah guru di SMAN 1 Kotagajah, Kabupaten  Lampung Tengah mengeluhkan adanya pemotongan gaji sebesar Rp 25 ribu. Sejumlah guru mengaku, potongan tersebut atas arahan Kepala SMAN 1 Kotagajah, Dasiyo saat gaji para guru dicairkan.

“Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saat gaji cair, sudah ada pemotongan,” kata seorang guru PNS di sekolah tersebut.

Terpisah, Kepala SMAN 1 Kotagajah, Dasiyo tak menampik adanya pemotongan tersebut. Dia berdalih, gaji para guru sengaja di potong guna memeriahkan HUT RI ke 72 yang lalu. “Dasarnya surat edaran dari kecamatan (Camat Kotagajah) yang meminta bantuan sumbangan kepada Guru PNS di sekolah ini. Besarannya berfariatif sesuai kepangkatan. Umumnya Rp20 sampai Rp25 ribu,” katanya kepada wartawan Selasa (22/8/2017) kemarin.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Lamteng, Dedi Saputra ST  menegaskan gaji guru tidak bisa dipotong dengan dalih apapun. Apabila ada pemotongan, guru yang bersangkutan diharapakan segera membuat laporan ke polisi.“Saya tegaskan gaji guru itu tidak bisa dipotong dengan dalih apapun dan untuk apapun. Apabila ada guru yang merasa gajinga dipotong, saya harap segera lapor ke polisi,” kata Dedi kepada wartawan, Rabu (23/8/2017).

Politisi partai Demokrat ini juga mengatakan, pemotongan gaji guru juga merupakan salah satu praktek pungutan liar (pungli). Untuk itu, ia mengimbau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat agar terus memantau sekolah-sekolah yang melakukan pungli terhadap gurunya.

“Praktek pungli harus kita jauhi. Saya imbau Disdik agar dapat mengontrol sekolah-sekolah ataupun UPDT yang melakukan pungli terhadap guru-guru,” pungkasnya.(zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here