BERBAGI
EkstraNews.com – Bandar Lampung – Provinsi Lampung telah melakukan kordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam menyambut Pilkada tahun 2018 mendatang, selain itu kami juga telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kepolisian dalam rangka mengamankan pesta demokrasi tersebut.
Demikian disampaikan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Abung, Balai Keratun Provinsi Lampung, selasa (19/09/2017) pagi. Adapun kunjungan kerja tersebut secara spesifik dalam rangka evaluasi dan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Lampung.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridho mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan Komisi II DPR RI yang datang, “Saya ucapkan selamat datang kepada bapak-ibu semua. Awalnya saya tidak menyangka rombongannya sebesar ini, semoga bukan karena ada masalah besar di Provinsi Lamoung, tapi karena keberhasilan Dinas Pariwisata Lampung sehingga semua ingin berkunjung ke Lampung.” gurau Pak Gubernur
.
Lebih Lanjut Gubernur Ridho menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Lampung telah menandatangani MPDH dengan KPU Provinsi Lampung dan menyerahkan anggaran sebesar 90 milyar, dan kepada Bawaslu senilai 260 milyar.
“Karena dinamika politik yang cukup tinggi, Pemprov Lampung juga telah berkoordinasi dengan Polda untuk menyiapkan pengamanan, mudah-mudahan tidak ada masalah yang berarti.” paparnya
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ridho juga menyampaikan masukan kepada Komisi II DPR RI terkait kebijakan kontrol Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/kota yang di nilai tidak ada peraturan secara formal yang dapat mengatur kebijakan tersebut.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali SE,. M.Si mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Ridhi dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mensukseskan pilkada 2018.
“Semoga Pilkada dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang ada, dan kegiatan demokrasi berjalan sesuai dengan yang sudah digariskan dan sepakati bersama.” katanya.
Zainudin Amali juga berpesan untuk mengefisienkan pilkada serentak, agar dapat tercapai secara maksimal. oleh karena itu KPU dan Bawaslu untuk terus berkoordinasi, katanya
Menanggapi masukan dari Gubernur Ridho, Zainudin Amali menyatakan sudah mencatat masukan tersebut untuk menjadi bahan Evaluasi di Komisi II.
“Keluhan Pak Gubernur sudah kami catat, dan memang menjadi keluhan di daerah-daerah lain juga, nanti akan kita evaluasi dan disesuaikan dengan desentralisasi tetapi tetap dalam bingkai NKRI.” pungkasnya. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here