BERBAGI

Radarpembaruan.com – BANDARLAMPUNG – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, diharapkan tidak ada yang mencederai dengan money politic (Politik uang). KPU RI telah melalukan MoU dengan lembaga pemantau pemilu Internasional, jika pada Pilgub 2018 masih ada politik uang maka KPU Lampung akan meminta ijin KPU RI untuk mengundang lembaga internasional memantau Pemilu di Lampung.

Demikian, diungkapkan Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono, di sela sela melepas sepeda santai lapangan Saburai, Enggal Bandarlampung, Minggu (22/10). “Ya politik uang itu sangat menyesatkan masyarakat, oleh karenanya, diharapkan dalam proses Pilkada, tidak ada politik uang dalam Pilgub Lampung 2018,” ujar Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono.

Menurutnya, KPU RI telah melalukan penandatanganan Memoroundum of Understanding (MoU) dengan lembaga pemantau pemilu Internasional. Tujuannya adalah meminimalisir tindak money politik dalam pilkada. “Nah, jika pada Pilgub 2018 masih ada politik uang maka KPU Lampung akan meminta ijin KPU RI untuk mengundang lembaga internasional memantau Pemilu di Lampung,” ungkapnya.

Nanang Trenggono, mengemukakan, jika KPU Lampung pada Minggu (22/10) meluncurkan agenda besar Pilgub Lampung yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018. Dalam Pilgub Lampung 2018 KPU Lampung memiliki 4 (empat) target yakni siap melaksanakan Pilgub dengan tertib sesuai jadwal.

“Nanti siapa pun yang terpilih menjadi gubernur dalam pilgub adalah hasil dari pilihan rakyat, dari sekitar 6,5 juta mata pilih di Lampung, yang merupakan hasil cerminan rakyat,” paparnya.

Dan diharapkan, rerus dosen Unila ini,
Pilgub Lampung, tidak ada sengketa dalam Pilgub dan tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.  “Pada Pilgub Lampung 2018 akan ada sekitar 6,5 juta suara dan 12.236 TPS dengan perangkatnya. Mari semua kita sukseskan pelaksanan Pilgub di Lampung dengan datang ke TPS-TPS saat pencoblosan,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan pilgub, KPU juga melibatkan semua komponen yang ada di Lampung, juga mengajak para calon untuk tidak mencederai proses Pilkada, tidak ada politik uang dalam Pilgub 2018. “Jika pada Pilgub 2018 masih ada politik uang maka KPU Lampung akan meminta ijin KPU RI untuk mengundang lembaga internasional memantau Pemilu di Lampung,” tandasnya.

Di lain sisi, Ketua KPU RI Arief Budiman, mengatakan dalam Pilkada memerlukan anggaran yang besar dan ini harus dimanfaatkan untuk perkembangan demokrasi agar lebih baik.
“Pada Pilkada Serentak 2018 ada 158 juta pemilih di seluruh Indonesia yang akan diperebutkan sehingga kompetisi berlangsung ketat. Dengan begitu diperlukan peran serta semua pihak agar penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan baik,” kata dia.

KPU, Bawaslu dan DKPP mengambil peran untuk sukses penyelenggaraan. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah daerah, aparat keamanan TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, partai politik, pasangan calon, dan lainnya, supaya proses berjalan baik.

“Media juga mengambil peran penting suksesnya Pilkada sehingga komunikasi media harus dibangun dengan baik. KPU RI mengharapkan Pilgub Lampung 2018 berjalan baik, aman dan damai. Siapapun yang terpilih nantinya adalah pilihan terbaik yang harus didukung semua pihak, sehingga 5 tahun kedepan kepemimpinannya dapat dirasakan oleh masyarakat Lampung,” pungkasnya. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here