BERBAGI

EkstraNews.com – KOTABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Lampung Utara(Lampura), segera akan menindaklanjuti laporan para kontraktor, terkait terhambatnya uang pekerjaan proyek milik para rekanan di daerah setempat. ” Dalam hal ini DPRD sudah membentuk tim, dan kami akan segera memanggil pihak terkait yakni Pemda Lampung Utara. Baik itu bupati, Sekda, kepala BPKAD dan Kepala Dinas PUPR. Tapi, belum bisa kita paksakan hari ini(kemarin, Red) untuk memanggil mereka, karena informasinya mereka masih di Bandarlampung,” ujar Wakil Ketua I DPRD Lampura Nurdin Habim, seusai mengikuti rapat pembentukan tim atas pengaduan para rekanan, kemarin(17/10).
Sementara itu, Ketua DPRD Hi. Rachmat Hartono, berharap jajaran Pemkab Lampura dapat hadir untuk memenuhi panggilan agar dapat dicari solusi terbaik atas keluhan para rekanan selama ini.
Dikatakan Rachmat, pihaknya akan tetap ikut memperjuangkan aspirasi para kontraktor yang telah disampaikan kepada lembaga wakil rakyat tersebut. ” Tapi semuanya sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita tadi sudah menggelar rapat unsur pimpinan pembentukan tim pansus. Nanti tim pansus yang akan memanggil pihak ekskutif,” katanya.
Ditambahkan, Anggota DPRD Lampura Herwan Mega, pansus telah menjadwalkan pemanggilan tim anggaran daerah bersama KPA Pemkab Lampura.”Pansus telah mengagendakan pemanggilan KPA itu besok(Rabu, Red), terkait aspirasi yang disampaikan para rekanan atas belum dibayarkan uang muka dan dana PHO proyek yang telah mereka kerjakan,” katanya(17/10).
Pemanggilan, lanjut Herwan, akan dilakukan secara bertahap terhadap jajaran Pemkab setempat. Setelah itu, pihaknya bisa mengetahui apakah bisa ditingkatkan ke hak interplasi atau bahkan sampai pada hak angket.”Namun semuanya setelah melalui tahapan-tahapan yang dilakukan DPRD dengan pihak ekskutif,”lanjutnya.
Tahap awal, lanjut Herwan, DPRD akan mempertanyakan realisasi pencairan dana kas daerah. Jika nanti ditemukan ada indikasi penyimpangan akan dilanjutkan dengan hak angket.
Dia menyatakan bukan hanya terhadap para rekanan, kerancuan itu juga sebenarnya sudah timbul ketika pembahasan anggaran tahun 2017. Bahwa Pemda Lampura mengalami defisit anggaran hingga Rp277 Miliar.”Dana sebesar Rp 277 Miliar ini sudah kita pertanyakan, dari mana sumber dana bisa sampai angka itu, yang dijawab oleh Pemerintah Daerah bahwa defisit ini ada tiga hal untuk menutupi, yang pertama silva, kedua jual aset, ketiga ngutang. Maka pada saat itu rencana pemerintah adalah ngutang sebesar Rp200 Miliar dengan bank BJB,”terangnya.
Untuk itu pihaknya akan kembali mempertanyakan sudah sejauh mana realisasi dari hasil pinjaman tersebut. Karena pada saat itu, pihak Pemda telah menyatakan tidak ada lagi persoalan karena hal itu telah mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan. ” Ternyata menurut informasi yang kami dapat Pemda hanya mendapatkan Rp 110 Miliar. Pertanyaannya dari mana mereka mendapatkan tambahan anggaran Rp 90 Miliar. Pada APBD 2017 itu sudah masuk pinjaman, tapi yang dapat hanya Rp 110 Miliar, lalu siapa yang menambah atau menutupi anggaran Rp 90 Miliar ini,” papar anggota DPRD dari Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi II DPRD Lampura ini, menyatakan, selain terkait pinjaman pihaknya juga akan mempertanyakan dana bagi hasil, yang menurut pejabat Pemda Lampura untuk tahun 2017 sebesar Rp 60 Miliar lebih itu belum ada realisasinya.
“Ini juga akan kita pertanyakan, dimana macetnya. Kalau memang benar bagi hasil ini belum realisasi kita akan bersama-sama mendorongnya agar segera terealisasi, kita cari dulu jalan terbaik. Karena sumber dana kita ini jelas bahwa yang pertama itu DAU, DAK, PAD, bagi hasil, dan pendapatan lain-lain yang menurut pemerintah ada yang tidak terduga,” ungkapnya.
Disisi lain, Mirza salah satu rekanan yang tergabung dalam Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2 LUB) menegaskan, agar Bupati Lampura Hi. Agung Ilmu Mangkunegara, dapat hadir dan memenuhi panggilan dari pihak legislative, untuk menjelaskan persoalan yang terjadi selama ini.” Kami minta agar Bupati dapat hadir langsung tanpa berwakil,” tegas Mirza.
Menurut Mirza, dalam persoalan ini dirinya mengatakan Bupati yang mempunyai hak mutlak untuk menjelaskan persoalan yang tengah terjadi di Lampura. ” Jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, maka para rekanan akan menempuh jalur hukum, ” pungkasnya.(rid)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here