BERBAGI
EkstraNews.com – BANDARLAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kalimantan Selatan Komisi III. Dalam kunker tersebut Wakil Ketua DPRD Kalimatan Selatan Muhaimin mengatakan rangkaian ini merupakan balasan silahturahmi yang sebelumnya ┬ádilakukan komisi IV DPRD ke Kalimatan Selatan waktu lalu.
Kami sangat apresiasi percapaian yang dilakukan provinsi lampung terkait program-program infrastruktur pembangunan di Lampung salah satunya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, kami mewakili DPRD Provinsi Kalimatan Selatan melalui Komisi III ingin mencontoh pembangunan jalan tol di Kalimatan Selatan sebab di Kalsel belum terelisasinya pembangunan jalan tol oleh pemerintah pusat.
” ternyata pembangunan Jalan Tol sangat sulit tidak mudah di lakukan di Provinsi sehingga perluh ada tindakan campur tangan Pemerintah Pusat, karena itu ini tindak lanjut kita ketika kembali ke Kalimatan Selatan. ” Kita ingin di Provinsi Kalimatan ada Pembangunan Jalan Tol. Harapnya
Sedangkan terkait Pembangunan Rel Kereta Api dan embung akan kita tindak lanjut lagi ke Pemerintah Pusat. Gimana solusinya agar Provinsi Kalimatan Selatan dapat di bantu program pembangunan seperti di Provinsi Lampung. Ujarnya saat memberikan keterangan usai melakukan rapat dengan DPRD Lampung melalui Komisi IV dan SKPD Pemprov, senin (16/10/2017) lalu.
Sementara Syafruddin Wakil Ketua Komisi III Provinsi Kalimatan Selatan juga menyampaikan program lainnya yang akan kita beri contoh di Kalimatan Selatan yaitu Jembatan timbang Portable dan Taksi online.
“Selama ini jembatan timbang portable belum kita terapkan di Kalimatan Selatan, nantinya akan kita terapkan disana akan sangat membantu agar tidak terjadinya kerusakan jalan ┬ádikalimantan, karena hampir sama jenis mobil kendaraan bermuatan lebih disana rata-rata kendaran muatam lebih mencapai 70 ton yang melintas disana. Ujarnya
Sedangkan untuk angkutan taksi online sendiri di kalimatan selama ini sudah ditutup kegiatannya karena sering terjadinya aksi demo, sehingga pihak kami sebagai wakil rakyat mengambil langka solusi untuk sementara di tutup dulu kegiatan tersebut sebelum mendapat izin dari Pemerintah pusat.
Namun, apa yang diterapkan di Provinsi Lampung Taksi Online saat ini masih berjalan dengan baik walaupun sering juga terjadinya demo, hal ini sangat kita apresiasi kenerja Dinas Perhubungan walaupun disini taksi online sama belum menerima izin. Singkatnya
Disisi lain Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal sangat apresiasi apa yang disampaikan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang ingin mencontoh program-program terkait pembangunan jalan tol dan pengendalian kendaraan muatan lebih regulasi dan strategis yang hampir memiliki kesamaan di Provinsi Lampung.
Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri regulasi dan strategis pembangunan jalan tol sampai saat ini belum tereliasasi oleh Pemerintah pusat dan bagaimana mereka ingin mencontoh Pembangunan Jalan Tol di Lampung bisa terlaksana juga.
Sedangkan pengendalian kendaraan muatan lebih di Provinsi Kalimantan Selatan belum terlaksana jembatan timbang portable, nah untuk Lampung sendiri menurut Dinas Perhubungan sudah dilakukan sesuai mengacuh perda no.5 tahun 2011 walaupun perda tersebut sudah dihapus, karena kita sendiri masih menunggu revisi perda akan diganti Pemerintah pusat jangan sampai jembatan portable tidak dilakukan karena selama ini kondisi jalan di provinsi sangat terancam dengan kendaraan bermuatan lebih seperti di Kabupaten Waykanan (kendaraan mauatan lebih pengangkut batubara).
” Karena kondisi ini menjadi pertimbangan meresahkan masyarakat dengan kondisi jalan semakin rusak disebabkan kendaraan batubara. Jadi kearipan lokalnya ada peraturan Pemerintah Daerah setempat. Ungkapnya (Adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here