BERBAGI
EkstraNews.com – BANDARLAMPUNG – Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandarlampung, Heri Subroto mengakui jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS masih sangat minim. Sehingga menurut Heri Ini menjadi masalah yang besar dan harus diselesaikan bersama. Bagaimana perusahaan untuk para tenaga kerja ini dapat terdaftar di BPJS,” ujarnya .
Heri Subroto mengungkapkan setidaknya sudah ada 20 perusahaan yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan terkait perlindungan tenaga kerja.
“Kita kemaren menyerahkan sekitar ada 20 perusahaan yang kita serahkan ke Kejaksaan,” ujarnya Sabtu  (28/10/2017).
Disampaikannya, 20 perusahaan yang dilaporkan tersebut ada perusahaan yang sebagian membayar upah tenaga kerjanya, ada perusahaan yang baru sebagian mendaftarkan tenaga kerjanya, dan ada yang tidaj sama sekali mendaftarkan tenaga kerjanya.
“Tapi ini tidak sampai ke persidangan. Dan alhamdulillah semuanya beres dan perusahaan mau mengikuti aturan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, semua tenaga kerja itu wajib untuk ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan dan semua perusahaan wajib untuk mendaftarkan tenaga kerjanya.
“Karena ini ada aturan dan sanksinya. Semua diatur dalam PP nomor 46,” jelasnya.
BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung mesti kerja ekstra untuk mengajak tenaga kerja agar mau ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, dari 3.931.259 jumlah tenaga kerja di Lampung, baru 216.953 atau baru 5% jumlah tenaga kerja yang sudah terdaftar di BPJS.
Sementara itu, Akademisi Unila, Dr. HS Tisnanta mengungkapkan, permasalahan ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal perlindungan tenaga kerja.
“Pemerintah sebagai pengawasan seharusnya pemerintah tidak perlu menunggu laporan dari buruh, dari perusahaan harus proaktif. Dan saya melihat sikap proaktif ini yang belum ada dari pemerintah,” paparnya.
Terlebih, masih kata dia, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung hanya memiliki 40 pengawas yang tugasnya untuk mengawasi ribuan tenaga kerja yang menyebar di kabupaten/kota se-Lampung. “Ini yang juga menjadi problem yang memang harus segera diatasi,” kata dia.
Selain pemerintah, lanjutnya, Ombudsman yang merupakan lembaga pelayanan publik juga harus proaktif terhadap masalah ketenagakerjaan ini. “Kalau tidak, serikat buruh bisa melaporkan ketidak ikut sertaannya dalam ketenagakerjaan karena itu bagian yang penting,” tukasnya. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here