BERBAGI
EkstraNews.com – PANARAGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) telah mengusulkan Perbub tentang Hak keuangan Peraturan Daerah (Perda)Tubaba,Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif yang saat ini telah disyahkan penerbitannya. Hal ini dikatakan Budi sugiyanto,SH kasubbag penyusunan Produk hukum daerah mendampingi Sofyan Nur,S.Sos.M.IP kebag Hukum Tubaba, Rabu3(/10).
“Usulan Perbub Hak Keuangan dan administratif DPRD Tubaba, didasarkan pada ketentuan pasal 28 ayat (1) pada Perda Tubaba nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administratif DPRD Tubaba yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Bupati Tubaba nomor 45 tahun 2017 ┬átentang juklak Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD Tulang Bawang Barat ,” terangnya.
Dikatakan Budi sugiyanto,SH bahwa hal-hal yang kerusial yang ada pada Perbub nomor 45 tahun 2017 adalah mengatur terkait dengan tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota legeslatif Tubaba,yang secara rinci dimuat dalam peraturan Bupati tersebut.
“Hal yang krusial dalam Perbub 45 tahun 2017 adalah terkait Tunjangan perumahan,Transportasi ,bantuan hukum dan klompok pakar atau Tim Ahli bagi alat kelengkapan DPRD,seperti Fraksi dan Komisi yang ada DPRD Tulang Bawang Barat ,” imbuhnya.
Budi menjelasakan, bahwa Peraturan Bupati Tubaba nomor 45 tahun 2017 tersebut sudah berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 agustus 2017 sementara untuk hak keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD Tubaba untuk pertama kali dibayarkan terhitung bulan September 2017.
“Sesuai dengan penetapan Perbub Tubaba nomor 45 tahun 2017 yang telah berlaku sejak tanggal 18 agustus 2017 maka pimpinan dan Anggota DPRD Tubaba telah berhak menerima hak keuangan dan Administratifnya sejak bulan september 2017 sesuai dengan ketentuan pasal 33 dan 34 pada Perbub Tubaba nomor 45 tahun 2017 ,” pungkasnya. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here