BERBAGI

EkstraNews.com – MENGGALA – Proses ganti rugi untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Tulangbawang dan Kabupaten Tulangbawang Barat menimbulkan kekecewaan di sebagian masyarakat .
Pasalnya dalam tahapan proses pembebasan lahan tol tersebut diduga menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur terutama pada verifikasi berkas khusus lahan yang bersengketa dengan perusahaan.

Diduga pada saat memverifikasi berkas pihak Kanwil BPN Provinsi Lampung selaku pelaksana pengadaan tanah pembangunan jalan tol tidak berkoordinasi dengan pemerintah setempat seperti camat atau kepala desa dan kelurahan yang wilayahnya terkena drainase tol.

Pada acara musyawarah ganti kerugian tol untuk Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Tengah dan Kelurahan Menggala Selatan yang diadakan di kantor camat Menggala sabtu (28/10/2017) terjadi perdebatan serupa dengan yang terjadi di Tiuh Bujung Dewa yaitu antara warga dengan pihak Kanwil BPN Provinsi Lampung dengan permasalahan yang sama seperti halnya yang terjadi di Tiuh Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Saidi Efendi yang merupakan salah satu warga Kelurahan Ujung Gunung diforum musyawarah tersebut mengatakan kekecewaannya dengan pihak Kanwil BPN Provinsi Lampung, “dipengumuman-pengumuman sebelumnya nama-nama warga yang memiliki lahan tersebut ada, namun didaftar nominatif berikutnya nama-namanya berubah menjadi satu nama dan Ia juga mengatakan jika aspirasi warga yang hilang namanya tersebut tidak direspon oleh pihak Kanwil BPN Provinsi Lampung maka dirinya bersama warga-warga tersebut akan menanam seribu pohon pisang dilahan yang akan digunakan untuk tol , ” ujar Saidi dengan nada bicara kecewa.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mirwansyah salah satu Kuasa Hukum warga dari Kelurahan Menggala Selatan, ”Dirinya sangat menyayangkan pihak dari Kanwil BPN Provinsi Lampung yang terkesan berpihak kepada perusahaan padahal masyarakat memiliki data-data atau surat-surat lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan, Ia juga sudah pernah membuat sanggahan kepada Kanwil BPN Provinsi Lampung namun ternyata nama-nama pemilik masih tetap nama perusahaan dan Ia berharap pihak pelaksana pengadaan tanah pembangunan jalan tol dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi Lampung agar lebih hati-hati dalam menentukan kebijakan karena dana yang untuk ganti rugi tersebut adalah uang Negara dan jika uang tersebut salah masuk maka hal tersebut bisa masuk ke ranah Tipikor.” Cetusnya.

Menanggapi keluhan dan kekecewaan masyarakat, Sutarno selaku Ketua pelaksana pengadaan tanah jalan tol dihadapan forum musyawarah menjelaskan kalau semua aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan akan ditampungnya dan disampaikannya kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung dan akan dicarikan solusi terbaik sehingga tidak merugikan masyarakat. ”jelasnya kepada masyarakat. (Ist,)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here