BERBAGI
EkstraNews.com – BANDARLAMPUNG – Puluhan kader Partai Golkar, yang mengatasnamakan
dirinya Forum Penyelamat Kewibawaan Partai Golkar Lampung (FPKPGL),
mengeruluk ke kantor berlambang pohon beringin tersebut, dan mereka
langsung menduduki kantor yang selama ini, di nakhodai oleh Arinal
Djunaidi.
Dan kedatangan mereka, berdalih bukan mau mengambil-alih kekuasaan,
namun kepengurusan Arinal Djunaidi yang nota benne dari ketua Umum
Setya Novanto, dianggap sudah ilegal dan yang sah saat ini adalah
keputusan DPP Partai Golkar nomor: KEP-69/DPP/GOLKAR/XII/2015 dengan
masa bhakti 2015-2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Aburizal
Bakrie dan Sekretaris Jenderal, Idrus Marham.
Demikian, diungkapkan Ketua Forum Penyelamat Kewibawaan Partai Golkar
Lampung (FPKPGL) Indra Karyadi, saat menggelar jumpa pers di
sekretariat DPD I Partai Golkar Lampung, Senin (20/11). “Kami ini,
bukan ambil alih kekuasaan, karena dasar kami adalah SK No. 69, dan
kami juga bukan mau mencari keributan berada di kantor ini, karena
kantor ini milik semua kader Golkar, jadi semua punya hak. Dan bagi
yang kurang berkenan silahkan daftarkan ke pengadilan, ada ruangnya
untuk protes,” kata Indra Karyadi.
Nah, untuk kepemimpinan saat ini, adalah Ketua DPD I Golkar Lampung
adalah Alzier Dianis Tabranie. “Ya silahkan saja publik yang
menilainya, yang jelas kita bukan mau cari keributan, silahkan publik
yang menilai dan lebih percaya mana Arinal atau Alzier. Saya kira,
dengan gonjang-ganjing adanya Golkar ini disetetir oleh pihak lain ada
pengusaha (Taipan) dan Arinal adalah calon gubernur boneka dari
pengusaha Sugar Group, silahkan masyarakat yang menilainya,” ungkap
Indra Karyadi.
Kepengurusan Arinal Djunaidi saat ini dinilai ilegal. Karena, era
Arinal banyak melahirkan banyak masalah termasuk, pencalonannya,
melanggar Juklag DPP No. 06. “Pada kesempatan ini, karena Setnov
ditahan oleh KPK, maka kami anggap persoalan ini perlu diantisipasi.
Kami berada disini juga bang Alzier sudah koordinasi dengan Ketua
harian DPP pak Nurdin Khalid. Silahkan siapa yang  merasa punya hak
kita bertemu di pegadilan. Kami juga pengurus Golkar dengan SK yang
sah tinggal nunggu waktu apakah akan ada Munaslub dan Musdalub,”
paparnya.
Sementara, Wakil Ketua DPD II Golkar Kota Bandarlampung, Pasmi Bima
menerangkan, jika pihaknya berada di lkantor Golkar, bahwa
kepengurusan Arinal Djunaidi cacat hukum, karena Musyawarah Darah Luar
Biasa (Musdalub) tidak sah. Pasalnya, pencopotan Alzier dari Ketua DPD
Golkar Lampung, melanggar hukum dan cacat demi hukum. “Adanya Musdalub
itu, jika ketua berhalangan tetap (Meninggal dunia), atau dia
tersandung kasus hukum, serta melanggar AD/Art. Nah, kita lihat
sekarang ini, itu semua tidak ada, makanya kita tidak terima adanya
kepengurusan Arinal Djunaidi,” tegas Pasmi Bima.
Jika ada kubu partai Golkar yang mengklaim sebagai pengurus, maka,
pihaknya mengajak untuk menyelesaikan permasalahan ini ke pengadilan
Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, sambung dia, pihaknya akan
melakukan konsolidasi ke DPD se-Lampung terkait langkah partai golkar
kedepan dalam rangka persiapan menghadapi pilgub 2018, pileg dan
pilpres 2019 memdatang. “Kita akan segera konsolidasi ini ke DPD-DPD
II,” ucapnya.
Sementara, Talen Sembiring salah satu pengurus DPD I Partai Golkar
Lampung mengajak seluruh pengurus untuk aktif kembali di kepengurusan
partai berlambang pohon beringin ini.
“Bahwa kita harus aktif dan siap setiap hari hadir, saya akan
menghadapi mereka. Bagaimanapun Ketua DPD Partai Golkar Lampung
dibawah ketua Bang Alzier dan kita (kader) harus aktif mengadakan
kegiatan,” ucapnya.
Dilain disisi, Jika ada pihak yang merasa berkeberatan dengan adanya
sk tersebut, maka ia mempersilahkan untuk mengajukan gugatan ke MK
Partai. ” Silahkan ajukan gugatan ke MK Partai. Karena semua ada
mekanismenya,” tandasnya. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here