BERBAGI

EkstraNews.com – Pringsewu – Masyarakat Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu mendatangi Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu menanyakan proses lebih lanjut tentang laporan dugaan penyalah gunaan anggaran dana desa tahun 2016.

Masyarakat Pekon Margakaya yang datang sekitar 8 orang terdiri dari tokoh adat Rozali, tokoh agama dan Tokoh pemuda Bastian disambut langsung Kepala Kejaksaan Rolando Ritonga didampingi Staf kejaksaan.
Menurut Rudi perwakilan dari masyarakat mengatakan ada beberapa masalah penyalah gunaan anggaran dana desa seperti anggaran dana adat sebesar Rp10 yang di nilai fiktif, anggaran keagamaan Rp5 juta, anggaran kepemudaan Rp4,7 juta.
“Selain itu  Warga juga melaporkan adanya mark up harga semen yang semestinya Rp57 ribu/sak, menjadi Rp76 ribu/sak, harga batu yang semestinya Rp750 ribu/ret/dum truk menjadi Rp1.250.000/ret/dum truk, “Katanya. (22/11).
Dikatakannya, Selain melaporkan beberapa dugaan laporan penyalahgunaan dana desa, delepan warga juga mempertanyakan laporan yang sama saat dua bulan lalu.
Prinsipnya kata Samsu yang di dampingi Rudi,  mengaku siap membantu kejaksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan penyelewengan dana desa tersebut.
“warga juga mempertanyakan dokumen musrenbang yang sebenarnya tidak pernah di lakukan, tetapi dalam SPj di lampirkan. Musyawarah dusun (Musdus) tidak pernah di lakukan dalam menyusun program kegiatan,  terapi di LPj ada semua. Bahkan transport peserta musyawarah di masukan dalam LPj, padahal tidak pernah diberikan,” Ungkapnya.
Kepala Kejaksaan Cabang Tanggamus di Pringsewu Rolando Ritonga menyatakan sejauh ini laporan warga sudah di tindaklanjuti dan sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Menurutnya penyelidikan adalah bagian tahapan proses kejaksaan untuk menentukan apakah di temukan tindak pidana korupsi atau tidak.
“Ada sedikit hambatan dalam mencari berkas rencana program jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pekon (RKP). Saat ini juga sudah memanggil aparatur pekon untuk dimintai keterangan terakit pengaduan, “Jelasnya.
Lanjut Rolando, untuk menangani kasus korupsi, kejaksaan akan bertindak sangat obyektif dan hati-hati. Penanganan korupsi harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya apakah kepentingan umum terwakili atau tidak, apakah negara di rugikan atau tidak.
“Yang jelas untuk menyimpulkan apakah Kepala Pekon Margakaya Abidin, terindikasi pidana atau tidak minimal awal Januari 2018, itupun baru kesimpulan awal, “Paparnya.
Sementara Kepala Pekon Margakaya Kecamatan Prigsewu Abidin saat dikonfirmasi membantah beberapa tuduhan yang di alamatkan kepadanya.
Abidin mencontohkan untuk anggaram adat yang benar adalah anggaram seni dan budaya besaranya memang Rp10 juta, dari jumlah tersebut Rp3 juta untuk sosialisasi dan Rp7 juta untuk sanggar Sanggar Sakanyinang, karena yang memiliki legalitas.
“Untuk anggaran tokoh agama Rp5 juta, memang ada tapi untuk kegiatan bina mental dengan meghadirkan narasumber, bukan uang itu untuk di bagi-bagi. Kemudian untuk kegiatan kepemudaan, di akuinya ada melalui organisasi Karang Taruna  Rp 4,7 juta, dan ditahun 2016 belum ada lembaganya dan baru di berikan saat sudah ada lembaganya yaitu pada 2017,” ucapnya.
Abidin memaparkan tentang Musrembang Desa, sebenarnya ada, hanya saja saat warga di undang suruh hadir banyak yang tidak datang, padahal di situlah tempatnya warga mengusulkan rencana pembangunan.
“Sedangkan untuk masalah seragam aparatur pekon yang di laporkan tidak ada, Abidin menyatakan itu semua ada, mulai RT sampai ke perangkat pekon, dengan anggaran Rp 400 ribu/stel, “Pungkasnya.(Sol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here