BERBAGI

EkstraNews.com – Liwa – Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan Dan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat periode kepengurusan 2017 – 2021 dikukuhkan oleh Ketua Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan Propinsi Lampung, Drs. Buchori Asyik, M.Si. (14/11). Hadir pada kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Lampung Barat Drs. Ruspan Anwar, PLH Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Propinsi Lampung  Drs. Zaenal Aspin Zikri, Ketua Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Mawardi AS, dan Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat, Drs. Daman Nasir.

Mereka yang dikukuhkan adalah Drs. Tono Suparman (Ketua), Drs. Sandarsyah (Wakil Ketua I), Drs. Junaidi Jamsari (Wakil Ketua II), Candra Gunawan, S. Kom (Sekretaris), Indra Gunawan, S.Hut  MP (Wakil Sekretaris), dan Gusti Putriana, SE.

Lalu dibantu oleh empat komisi. Komisi I, Statistik, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Novi Andry, SKM  MM & Burwati, SH MH). Lalu Komisi II, Pelatihan, Pendidikan, dan Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia (Eric Enrico, S. Hut & Sumarlin SP MP). Komisi III Kemiskinan, Gizi, Lansia dan Penduduk Rentan (Drs. Muzamil, MM & Riyadi Andrianto, SH). Terahir, Komisi IV, Remaja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (Cahyani Susilawati, SKM  M.Kes & Sri Wiyatmi, ST  MP).

Menurut Wakil Ketua Koalisi Indonesia Untuk Keoendudukan Dan Pembangunan Drs. Sandarsyah, Mendampingi ketuanya Drs. Tono Suparman, organisasi ini dapat disebut dengan nama Koalisi Kependudukan saja. Koalisi Kependudukan merupakan organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap isu kependudukan dan pembangunan.

Lebih lanjut menurut Sandarsyah, sebagai organisasi ia mempunyai Visi, Menjadikan penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan sehingga terlaksana pembangunan dari, oleh, dengan dan untuk penduduk.

Sedangkan untuk melaksanakan Visi organisasi ada lima Misi yaitu, Menggalang kemitraan di dalam dan luar negeri dengan semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat dan swasta dalam pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Lalu melakukan advokasi untuk mengarusutamakan kependudukan dan keluarga dalam pembangunan. Dan menjadi lumbung pikir bagi peningkatan kapasitas semua pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan berkelanjutan.

Lalu misi yang lain adalah menggerakkan, mengaktualisasikan dan menjadi katalisator bagi pembangunan kependudukan. Misi yang terakhir adalah, menjadi wahana independen untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Dengan demikian Koalisi Kependudukan mempunyai enam tujuan. Pertama, memperkuat komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan penduduk dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan; Kedua, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk; Ketiga, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga dengan memperkuat koordinasi serta keterpaduan berbagai kegiatan pembangunan;

Selanjutnya yang Keempat, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam upaya pengarahan mobilitas penduduk; Kelima, melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas data dan informasi penduduk dan keluarga; serta yang Keenam, mengembangkan pendidikan kependudukan sedini mungkin dan berkelanjutan, pungkas Sandarsyah. Vic/Win

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here