BERBAGI

LAMPUNG TENGAH, ekstranews.com  – Genjot pembangunan daerah 2018, Pemkab Lampung Tengah berencana melakukan peminjaman dana (hutang) kepada pihak ketiga. Tak tanggung-tanggung, nominal peminjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berada dikisaran Rp300 miliar. Meski dengan dalih sebagai alternatif untuk percepatan pembangunan, banyak anggota dewan yang tidak sependapat dengan rencana Pemkab Lamteng mengajukan pinjaman tersebut.

Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, Ria Gusria, kepada wartawan mengatakan, perlu pembahasan antara eksekutif dan legislatif menyikapi pinjaman tersebut. Anggota Fraksi Gerindara ini menilai, penggunaan dana anggaran yang didapat dari pinjaman belum menerapkan asas keadilan.

“Titik yang dibangun belum mencermikan pemerataan. Banyak diusulkan jalan beton dan beberapa jembatan. Saya melihat itu hanya menumpuk di Terbanggibesar, Gunungsugih dan Trimurjo. Bahkan ada daerah-daerah yang tidak tersentuh dari anggaran tersebut. Disinilah catatan kami,” ujarnya.

Sementara, Anang Hendra Setiawan S.Pt,M.M juga mengambil sikap atas rencana Pemkab Lamteng melakukan pinjaman tersebut. “Kami memandang perlu adanya kajian yang lebih mendalam dengan BPK atau bahkan penegak hukum, mengingat pinjaman daerah dengan jumlah besar dengan sistem pembayaran bertahap sehingga beban hutang begitu besar. Jika hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, berpotensi menimbulkan kasus hukum yang mengantarkan kita ke jeruji besi,” ujarnya.

Keinginan mempercepat pembangunan memang menjadi beban bersama, hanya ia berharap pelaksanaan pembangunan ini tidak semakin membebankan APBD. “kami mendukung agar bupati mencari sumber dana manapun. Yang penting tidak menggunakan APBD kita untuk membayar bunga pinjaman,” kata politisi Demokrat ini.

Sementara, Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto kepada wartawan mengungkapkan, pinjaman terhadap PT SMI dipandang perlu untuk percepatan pembangunan di Lampung Tengah. Maka diperlukan dukungan dewan untuk memuluskan pinjaman tersebut.

“Pinjaman daerah inikan perlu persetujuan dewan. Perlu pemahaman bersama antara legislatif dan eksekutif. Jangan ada miskomunikasi. Yang pasti kami (eksekutif) melihat ini perlu. Hanya saja sudut pandang antara eksekutif dan legislatif inikan berbeda. Perbedaan ini yang nantinya akan dibahas kemudian dituangkan di dalam Perda. Kalau disetujui ya kita laksanakan, begitu pula sebaliknya,” ujarnya.

Ditanya dengan suku bunga yang besar sekitar 9 persen/tahun, apakah Lampung Tengah mampu menutupi hutang, Loekman optimis Lampung Tengah mampu membayarnya. Meskipun kebijakan sepenuhnya ada pada PT SMI selaku penyedia anggaran.

0″PT SMI akan mengukur kemampuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Lampung Tengah. Itulah (APBD) yang jadi jaminan kita. Kalau pinjaman terlalu tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD kita rendah, tentunya PT SMI akan mempertimbangkan,” tandasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Rakyat Lampung, Pemkab Lampung Tengah berencana mengajukan pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp300 milyar. Pinjaman tersebut rencananya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dengan jangka waktu pinjaman selama lima tahun dengan suku bunga 9 persen/tahun.

Untuk diketahui, PT SMI merupakan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) di bawah kordinasi Kementerian Keuangan. Perseroan ini bergerak di sektor  pembiayaan infrastruktur dan membantu persiapan proyek infrastruktur.

Sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI di antaranya adalah jalan tol, jembatan, transportasi, energi, telekomunikasi, pengolahan limbah, irigasi, air minum, infrastruktur sosial hingga rolling stock kereta api.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memang ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan pinjaman kepada pemda.

Penyaluran dana pinjaman ke daerah tersebut bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, sehingga ikut berkontribusi terhadap upaya memacu perekonomian daerah. Selain pinjaman daerah, SMI juga mendorong opsi lain pendanaan, misalnya melalui program kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).(zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here