BERBAGI

EkstraNews.com – BANDARLAMPUNG – Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Lampung, berharap kaum perempuan lebih berani terjun ke dunia politik. Karena, telah disahkan Undang-Undang  (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Pemilu) tiga puluh persen keterwakilan kaum perempuan dalam Pemilihan Legislatif yang diregulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini juga menjadi tugas bagi Kaukus Perempuan Parlemen dalam mensosialisasikan dan melakukan pendekatan kepada kaum hawa yang ingin terjun ke dunia politik untuk lebih berani dan lebih mapan ketika nantinya terpilih sebagai legislator perempuan.

Kaukus perempuan parlemen sangat berharap kepada kaum perempuan untuk lebih berani terjun ke dunia politik sebagai legislator. Maka, kegiatan ini untuk melakukan pendekatan dan membekali ilmu politik kepada para calon legislator perempuan agar pada saat kampanye calon nanti, para kaum hawa ini sudah memiliki bekal.

Ketua Kaukus perempuan Parlemen Lampung Ririn Kuswantari saat memberikan sambutan sosialisasi undang-undang pemilu tahun 2017, Kaukus perempuan parlemen (KPP) Lampung menurutnya, memiliki tugas untuk melakukan pembekalan politik di 15 kabupaten / kota se-Lampung.

“Target kita sama dengan KPP RI yakni terpenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Untuk legislator perempuannya, kita targetkan lebih dari dua puluh persen, atau meningkat dari jumlah yang ada saat ini yakni 12,5 persen kaum perempuan di legislator DPRD,” katamya.

“Ini menjadi tantangan kita. Bagaimana kita melakukan pendekatan ke masyarakat untuk memenuhi target persen legislator perempuan tersebut,” tambah politisi Golkar Lampung ini.

Ketua Komisi I DPRD Lampung ini juga berencana memberikan sosialisasi lanjutan pada tanggal 8 di Tulangbawang dan Tulangbawang Barat, 9 Mesuji, 11 Metro, dan 12 di Pesisirbarat serta Lampung Barat. “Jadi kita akan road show berturut-turut dengan narasumber Komisi Pemilihan Umum (KPU)setempat,” ujarnya.

Di lain sisi, Ketua KPU Bandarlampung, Fauzi Heri mengatakan, setelah disetujui rapat paripurna DPR-Ri pada 21 Juli 2017 15 Agustus 2017 lalu telah men Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Pemilu), UU ini terdiri atas 513 pasal. “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggotaa DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,” jelasnya.

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah melalui partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU). Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi beberapa persyaratan, seperti berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik. Kedua, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Ketiga, memiliki kepengurusan tujuh puluh lima persen di kabupaten/kota/provinsi. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here