BERBAGI
EkstraNews.com – METRO – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Metro menggelar kegiatan dengan tajuk “Ngobrol Bareng soal Pemilu”, Rabu (6/12). Kegiatan yang melibatkan sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa tersebut, berupaya mendorong partisipasif masyarakat terhadap pengawasan pemilu.
Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Metro, Marzuki mengatakan, sebagai upaya penguatan pastisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019, pihaknya mengundang sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa untuk berdiskusi seputar pengawasan pemilu. “Saat ini partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sudah cukup berani, namun ke depan perlu lebih ditingkatkan,” kata Marzuki.
Ia berharap, kegiatan Ngobrol Bareng soal Pemilu yang menghadirkan mantan komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Ali Sidik, menghasilkan rekomendasi atau kesimpulan serta masukan dari para undangan,  untuk memunculkan pemikiran partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemilu, sehingga pemilu yang diselenggarakan secara jujur dan adil, mampu menghasilkan pemimpin sesuai  dengan harapan. “Jika pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil, maka akan melahirkan pemimpin yang bersih,” papar dia.
Sementara itu, mantan komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, Ali Sidik memaparkan, pengawasan partisipatif pada prinsipnya merupakan suatu upaya untuk mengembalikan ruh pengawasan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. “Dengan pengawasan partisipasif, maka akan mencegah Panwaslu menjadi super body, karena Panwaslu bergerak sendiri,” kata Ali Sidik.
Karenanya, ia mengajak masyarakat termasuk OKP  untuk  peduli terhadap pelaksanaan pemilu, minimal menyampaikan informasi atau laporan awal,  yang disertai bukti terkait pelanggaran pemilu. “Sebagai contoh money politik, saat ini sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, di Kota Metro tercatat sebagai daerah dengan tingkat money politik tertinggi di Lampung. Mahasiswa dan OKP harus mampu menjadi agent of change, agar pemilu benar-benar dilaksanakan secara jujur dan adil,” tandasnya.
Anggota Panwaslu Kota Metro, Hendro Edi Saputro, menambahkan sebagai daerah dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif kecil, Kota Metro
menjadi tolok ukur pelaksanaan pemilu dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. “Karenanya, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu,” ujar Hendro . (son)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here