BERBAGI

Menanggapi pemecatannya oleh DPP, Ketua DPD Partai Hanura Lampung, Sri Widodo angkat bicara. Didampingi Sekretaris DPD Hanura Lampung, Yozi Rizal dan seluruh pengurus DPD serta DPC di 15 kabupaten/kota se- Lampung, Sri Widodo mengatakan jika hal tersebut tidak perlu didengar karena merupakan bagian dari dinamika politik.

“Kami tetap berpedoman kepada AD/ART kami mengikuti aturan yang ada. Kami tidak mau berkonfrontasi atau oposisi,” ujar Sri, di kediaman Yozi Rizal, Senin(22/1/2018) kemarin.

Artinya, kata dia, DPD Hanura Lampung tetap solid dengan AD/ARD yang ada, yakni mengakui kepengurusan DPP Hasil Munaslub Ambhara yang menunjuk Daryatmo sebagai Ketum dan Syarifudin Suding sebagai Sekjen.

“Kami menilai tidak perlu adanya Musdalub yang baru, karena kami tegak lurus dengan Nunaslub tanggal 17 Januari lalu. Begitu juga dengan Peserta (DPC 15 daerah) dan pimpinan organisasi sayap serta ortonom di tingkat daerah yang sepakat tidak akan menghadiri Musdalub yang digelar besok,” jelas Sri.

Sementara, Sekretaris DPD Hanura Lampung Yozi Rizal mengatakan pihaknya belum mengeluarkan sanksi apapun untuk pengurus yang berbeda pemahaman. Namun, dirinya meyakini jika dualisme di tubuh Hanura saat ini tidak akan berpengaruh dan mengganggu Verifikasi faktual.

“Artinya, verifikasi Faktual tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan pengurus di 15 kabupaten/kota tetap kompak dan tegak lurus mendukung Munaslub lalu,” jelas Yozi, diamini oleh seluruh pengurus DPC Hanura 15 kabupaten/kota.

Diketahui, dalam pertemuan tersebut 15 DPC Kabupaten/kota menyatakan sikap tertulis untuk tidak mengikuti Musdalub besok. Bahkan, dirinya nenyatakan sikap untuk tetap berpedoman dan loyal kepada kepengurusan Sri Widodo dan Yozi Rizal di Lampung.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here