BERBAGI
 Anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah naik setiap tahun. Namun sayangnya, kucuran dana besar itu belum signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di desa-desa tertinggal yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini disampaikan perwakilan dari Kementerian Desa Tertinggal RI, Nugroho saat menjadi pemateri Seminar BUMDes di Balai Keratun, Pemprov Lampung, Senin (29/1).
Ia mengatakan, dana desa yang dikucurkan sudah mencapai Rp 20 triliun per tahun, tetapi angka kemiskinan di desa masih tinggi.
Menurutnya, saat ini DD masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi belum meningkatkan skala ekonomi warga desa.
 “Penurunan angka kemiskinan tidak terlalu cepat, segitu saja perkembangannya. Analisa kami, itu karena tidak terkonsolidasi, sehingga pemanfaatannya tidak masuk dalam input investasi di desa. Ke depan jangan hanya untuk sarana prasarana, tetapi sektor ekonomi yang bisa mengendalikan income. Jangka panjangnya bukan lagi untuk sarpras,” jelas Nugroho.
Selain itu, faktor lainnya karena lahan yang digarap oleh petani di desa juga sangat sempit. Di beberapa daerah, per KK ada yang hanya menggarap lahan pertanian seluas 0,3 hektar. Luasan itu tidak mampu memenuhi skala ekonomi.
Dalam kebijakan reformasi agraria oleh Presiden Jokowi, menambah akses pertanian, rata-rata penati menerima/menguasai lahan 1,2 ha, itu hasilnya bisa dikelola dengan baik,” jelas dia.
Ia juga berharap BUMDes yang ada di Lampung mulai bergerak di bidang pengolahan bahan jadi. Tak hanya di bidang pertanian. Sehingga BUMDes menjadi instrument ekonomi desa dan mampu menambah income desa.
Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, angka kemiskinan memang masih dominan di daerah pedesaan. Jumlah penduduk miskin terkonsentrasi di desa sebesar 14,56 persen. Cukup jauh terpaut dengan kemiskinan di perkotaan yang hanya sebesar 9,13 persen. Dari sisi jumlah penduduk miskin juga terdapat perbedaan yang signifikan yakni 211.970 jiwa di perkotaan dan 871,77 ribu jiwa di daerah perdesaan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyatakan dana desa setiap tahun meningkat dari Rp 20 triliun menjadi Rp 40 triliun dan terakhir tahun 2017 mencapai Rp 60 triliun. Jika tingkat penurunan kemiskinan tidak beranjak ia menyebut berbahaya.
“Ini sangat berbahaya, ketika dana desa semakin besar, tetapi angka penurunan kemiskinannya tidak beranjak,” kata Sri Mulyani.
Ia menyatakan, seharusnya dengan dana desa yang gencar dikucurkan kepada masyarakat pedesaan angka kemiskinan seharusnya sudah berasa di bawah 10 persen. Ia berharap pada 2019 angka kemiskinan semakin menurun si bawah angka itu.
Ditambahkannya, penyaluran DD 2018 berbeda dengan sebelumnya karena desa yang tertinggal akan mendapatkan dana desa lebih besar dibandingkan desa yang lebih maju. Desa nantinya bisa mendapatkan dana desa dari Rp 800 juta hingga Rp3,5 miliar.
Ani juga berharap para kepala desa bisa membuat program-program untuk pengentasan kemiskinan. Kepala desa bisa belajar ke desa yang telah maju dan mampu mengelola dana desa dan hasilnya mampu menyejahterakan rakyat. “Harapannya desa yang tertinggal ini kemiskinan bisa segera turun dan menyusul menjadi desa yang maju,” kata dia. (Bri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here