BERBAGI
 Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus menggelar pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan (AMJ) Bupati Tangamus tahun 2013-2018 dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanggamus sejak tanggal 19-22 Januari 2018 di Ruang Rapat Utama DPRD Tanggamus.
Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj AMJ Yoyok Sulistyo dengan didampingi oleh Wakil Ketua Pansus Kurnain, S.IP beserta para anggota pansus. Dimana, pembahasan tersebut  dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Bupati Tanggamus Tahun 2013-2018 tanggal 20 Oktober 2017.
Ketua Pansus LKPj AMJ Yoyok Sulistyo, mengatakan, pembahasan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 pasal 15-26 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Kemudian, pembahasan LKPj AMJ tahun 2013-2018 ini sebagai bentuk akuntabilitas, review dan transparansi SKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good and clear governance).
“Serta sebagai sarana evaluasi penyelengaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan, sehingga diketahui potret hasil dan manfaat dalam rangka menjalankan amanat mensejahterakan rakyat,” kata Yoyok.
Dikatakannya, pembahasan ini juga sebagai sarana mereview kegiatan dan kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh masing-masin SKPD juga mereview penganggaran kegiatan oleh pemerintah daerah dari tahun 2013-2018.
“Tapi konsentrasi pembahasan LKPj AMJ ini adalah untuk tahun 2017 karena untuk 2017 belum di paripurnakan. Dimana, pansus LKPj AMJ ini konsen terhadap data inventarisasi aset yang tersebar disetiap SKPD atau yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasil dari pembahasan ini akan menjadi rekomendasi dan catatatan khusus yang disampaikan pada  rapat paripurna sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan tolak ukur bagi pemerintahan yang akan datang,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu juga, lanjut Yoyok, dirinya menekankan jangan sampai ada aset-aset yang tidak tercatat dan hilang atau bahkan dikuasai orang per orang.
“Kami dari tanggal 1-8 Februari  akan turun kelapangan untuk mengecek apakah data-data yang diberikan teman-teman eksekutif ini benar adanya dengan akan mengecek apa saja yang sudah dibangun dan dikerjakan oleh SKPD di Kabupaten Tanggamus,” tegas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus LKPj AMJ Kurnain, menambahkan, pembahasan ini  sebagai bentuk evaluasi dan sinkronisasi program lima tahunan (RPJMD) dengan program Satuan Kerja (Satker) yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sehingga menghindari kegiatan satker yang tidak sesuai dengan program lima tahunan.
“Harapannya kedepan penyusunan  program (RPJMD) dapat merumuskan hasil menggunakan hasil evaluasi dari pembahasan ini. Sehingga ada sinkronisasi antara program nasional dengan program daerah,” pungkasnya. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here