BERBAGI

BANDARLAMPUNG – Terkait surat pengunduran diri Sutono, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengatakan telah mendatangani surat tersebut kemarin malam saat Gubernur Lampung tiba di Bandar Lampung dari Jakarta. menurut Ridho berkas pengunduran diri Sutono sudah ada diruangan saya dan telah saya lihat. Ujar Ridho saat melakukan Konferesi pers di KPU Provinsi Lampung, Rabu (10/1).

Apa komentar Pak Ridho terkait pencalonan diri Sutono menjadi Wakil Gubernur yang berpasangan dengan Herman HN. Ridho mengatakan bahwa pencalonan diri Sutono semua orang mempunyai Hak politiknya tidak dilarang, saya pikir itu bukan bentuk permasalahan semua manusia punya hak.

Pemerintah Provinsi Lampung tidak tergantung dengan siapa saja, masih ada satu atau dua orang untuk menjalankan roda Pemerintahan secara mekanisme yang ada dalam membangun program pembangunan di Provinsi Lampung, jadi tidak ada persoalan dalam membangun roda pemerintahan meskipun telah ditinggal satu atau dua orang. Jelas Ridho

Untuk saat ini Mantan Sekda Provinsi Lampung Sutono belum menghadap saya (Gubernur) lagian saya juga baru pulang dari Jakarta, kemungkinan setelah pendaftaran ini Sutono langsung menghadap saya. Katanya

Terkait penganti Sutono Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Ridho mengatakan belum bisa memastikan siapa nama penganti Sutono sebagai Plt Sekda, yang jelas berasal dari Pemerintah Provinsi. Tutur Ridho

Sebelumnya Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rusli, mengatakan masih mengkaji pencopotan jabatan Sutono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung soal pencalonan Sutono sebagai Wakil Gubernur Lampung di Pilgub Lampung mendampingi Herman HN.

“Sampai saat ini beliau (Sutono) belum pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon Wagub Lampung.” kata Rusli,

Menurut Rusli apabila ada ASN yang mencalonkan diri jadi kepala daerah harus mengundurkan diri sejak mendaftar menjadi calon, ini sudah jelas terterah dalam Undang-undang No 5 Tahun 2014 pasal 199 yang isinya bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Ujarnya

Dimana, dalam PP itu, pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. PNS yang tidak mengundurkan diri sebagai PNS, namun tetap melaksanakan pencalonan maka tetap harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

“Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS-nya berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum,” ungkapnya.

Disisi lain Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah meminta Sekretaris Provinsi Lampung Sutono wajib mundur sebagai pegawai negeri sipil (PNS) setelah mendapat rekomendasi menjadi Wakil Gubernur oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mendampingi Herman HN, pada Pemilihan Gubernur Lampung, 27 Juni 2018.

Khoiriyah mengatakan, untuk dapat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, harus memenuhi persyaratan salah satunya menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan,

Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Menjawab pertanyaan ini sudah jelas kiranya bahwa untuk dapat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, PNS yang bersangkutan wajib menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai PNS. Surat pernyataan pengunduran diri dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon. tutup nya (Bri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here