BERBAGI

Nama Ketua Umum Parta Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut terlibat dalam kasus e-KTP,  apa reaksi petinggi partai berlogo bintang mercy itu?

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan membantah adanya keterlibatan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dari korupsi proyek KTP elektronik.

Bahwa jelas, KTP elektronik adalah kebijakan yang diamanahkan oleh undang-undang.

Serta tidak ada yang salah dari kebijakan agar masyarakat Indonesia memiliki identitas tunggal untuk segala keperluan administrasi.

“Salahnya dimana kebijakan baik itu? Apalagi pelaksanaan E-KTP tersebut menjadi amanah undang-undang yang harus dijalankan pemerintah,” ujarnya.

Hinca menjelaskan kebijakan yang bersumber dari undang-undang atau aturan, tidak bijak untuk dipersalahkan sepanjang tidak melanggar dan merugikan negara.

“Kalau presiden tidak melaksanakan kewajiban undang-undang, berarti presiden melanggar undang-undang dan bisa dimintai pertanggungjawabannya secara kelembagaan,” ujarnya.

Hinca menegaskan pihaknya terus mendukung sepenuhnya aparat hukum untuk mengusut setuntas-tuntasnya dan menghukum para perampok uang negara.

“Jangan maling teriak maling,” tegas Hinca.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum serta Komunikator Politik DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga ikut menanggapi tudingan tersebut.

Menurutnya andaikan benar demikian Mirwan pernah minta SBY menghentikan proyek e-KTP, Ferdinand mengingatkan, tidak mungkin Presiden menghentikan begitu saja proyek yang sudah berjalan.

Apalagi proyek pengadaan e-KTP ini merupakan kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR, tidak mungkin Presiden menghentikan begitu saja proyek yang sudah berjalan.

Terlebih proyek ini adalah kebijakan demi penataan identitas kependudukan warga negara Indonesia.

Pemataan ini bertujuan baik juga dalam rangka perkuatan faktualisasi data pemilih dalam setiap pilkada maupun pemilu nasioanal.

“Dengan demikian akan menjadi masalah besar bila proyek tersebut dihentikan begitu saja,” ujar Ferdinand.

Kemudian, lanjut dia, pada saat Mirwan menyampaikan hal tersebut, belum ada masalah korupsi yang mengganggu proyek e-KTP tersebut.

Sehingga tidak mungkin bisa dihentikan tanpa alasan yang jelas karena akanberakibat hukum atas kontrak yang sudah dintanda tangani.

“Pemerintah bisa dituntut balik oleh pihak kontraktor dan akan merugikan pemerintah,” jelasnya.

Bahwa sekarang ada permasalahan hukum yaitu korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR khususnya Komisi II saat proyek ini berjalan, Partai Demokrat berada dalam sikap mendukung KPK untuk menuntaskan kasus korupsi EKTP seterang terangnya dan sejernih jernihnya.

“Partai Demokrat pasti mendukung KPK meskipun nanti ada kader Partai yang terlibat dalam pusaran kasus ini. SBY dan Demokrat punya komitmen tinggi untuk mendukung KPK menyelesaikan kasus ini hingga tuntas,” ujar Ferdinand.

Ia menilai pernyataan Mirwan tersebut tidaklah menunjukkan bahwa Presiden SBY kala itu dan Partai Demokrat terlibat dalam pusaran korupsi e-KTP.

Kalaupun ada kader yang terlibat, tegas dia, itu perbuatan oknum dan bukan partai secara lembaga.

“SBY bersih dari seluruh kasus korupsi e-KTP,” tegasnya.

Dengan demikian, ia meyakini, pernyataan Mirwan tersebut tidak memiliki dampak hukum apapun terhadap SBY.(trb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here