BERBAGI

Pansus LKPj AMJ DPRD Tanggamus melaksanakan rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanggamus dari tanggal 19-22 Januari 2018, di Gedung DPRD setempat.

Ketua Pansus LKPj AMJ, Yoyok Sulistyo memimpin langsung acara didampingi Wakil Katua Pansus Kurnain, S. IP, dan para anggota Pansus. Pembahasan ini sebagai tindak lanjut dari telah dilaksanakannya rapat paripurna DPRD Kab. Tanggamus tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan bupati Tanggamus Tahun 2013-2018 tanggal 20 Oktober 2017, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 pasal 15-26 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pembahasan LKPj AMJ tahun 2013-2018 ini sebagai bentuk akuntabilitas, review dan transparansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kab. Tanggamus yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good and clear governance). Serta sebagai sarana evaluasi penyelengaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan, sehingga diketahui potret hasil dan manfaat dalam rangka menjalankan amanat mensejahterakan rakyat.

Ketua Pansus LKPj AMJ Yoyok Sulistyo menjelaskan bahwa, pembahasan ini sebagai sarana mereview kegiatan dan kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh masing-masin SKPD juga mereview penganggaran kegiatan oleh pemerintah daerah dari tahun 2013-2016, tapi konsentrasi pembahasan LKPj AMJ ini adalah untuk tahun 2017, karena untuk 2017 belum di paripurnakan.

“Pansus LKPj AMJ ini konsen terhadap data inventarisasi aset yang tersebar disetiap SKPD atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, hasil dari pembahasan ini akan menjadi rekomendasi dan catatatan khusus yang disampaikan pada rapat Paripurna sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan tolak ukur bagi pemerintahan yang akan datang,” ujar Yoyok.

Yoyok juga menekankan, jangan sampai ada aset-aset yang tidak tercatat dan hilang, atau bahkan dikuasai orang per orang, kami dari tanggal 1-8 Februari akan turun kelapangan untuk mengecek apakah data-data yang diberikan teman-teman eksekutif ini benar adanya, kami akan cek apa saja yang sudah dibangun dan dikerjakan oleh masing-masing SKPD,” jelas Yoyo.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Pansus LKPj AMJ Kurnain, S.IP menambahkan, pembahasan ini sebagai bentuk evaluasi dan sinkronisasi program lima tahunan (RPJMD) dengan program Satuan Kerja (Satker) yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-keiatan. Sehingga menghindari kegiatan Satker yang tidak sesuai dengan program lima tahunan.

“Harapannya kedepan penyusunan program (RPJMD) dapat merumuskan hasil menggunakan hasil evaluasi dari pembahasan ini. Sehingga ada sinkronisasi antara program nasional dengan program daerah,” tandasnya.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here