BERBAGI

Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat (FWBLB) menggelar aksi ujuk rasa menunut Dana Bagi Hasil(DBH) Hak Pemkot Bandar Lampung yang belum dibayar Pemprov Lampung, Senin (22/01/2017) pagi.

Ketua Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat, Ahmad Muslimin mengatakan, DBH merupakan penerimaan kabupaten/kota yang wajib diberikan Pemprov Lampung, kami di sini mempertanyakan penahanan DBH yang hingga dua tahun belum dibayar

“Karena itu, kami minta penjelasan dan kepastian dari Pemprov Lampung kapan DBH diserahkan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Resmen Kadapi, Sekretaris Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat. Dia menyatakan, pihaknya meminta ketegasan dan kejelasan dari Plt Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis yang mewakili gubernur ihwal penyerahan DBH. Bahkan, jika memungkinkan, Hamartoni sendiri yang menjelaskan secara langsung kepada massa.

“Kami sama sekali tidak dimobilisasi siapa pun, yang memobilisasi adalah gubernur. Sebab, gubernur tak menjalankan kewajibannya membayarkan DBH Bandar Lampumg. Kami datang karena meminta hak kami. Kalau sudah dibayarkan, kami tak perlu repot-repot datang ke sini (Pemprov Lampung),” kata dia

Sementara itu, Plt. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni mengatakan, DBH adalah hak Pemkot yang menjadi kewajiban Pemprov untuk membayarkan. Sehingga dia memastikan DBH kota Bandar Lampung pasti akan dibayarkan. DBH merupakan kewajiban Pemprov terhadap pemkot/pemkab yang berasal dari antara lain PKB, BBNKB, pajak rokok.

“DBH tidak begitu saja dapat dibagi, ada mekanisme yang mengatur. Ini hanya masalah waktu, kemarin ada review-reviewnya terhadap masing-masing kabupaten/kota yang diluar konsep. Tapi untuk DBH Bandar Lampung, saya tegaskan lagi pada saatnya nanti akan dibayarkan,” tegasnya saat menerima peserta aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat di kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Lampung.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov Lampung, Hery Suliyanto mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan siap menerima Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk menyelesaikan permasalahan dana bagi hasil (DBH) Pemkot Bandar Lampung yang belum dibayarkan.

“Pada dasarnya pemprov siap menerima pemkot untuk selesaikan masalah (DBH) ini. Ayo duduk satu meja, nanti bagaimana penyelesaiannya kita antar pemprov dan poemkot agar ada komunikasi dua arah,”jelasnya.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here