BERBAGI

PT Pertamina diminta untuk segera melakukan percepatan mengurus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk kepastian investor masuk ke dalam kawasan industri. Hal itu dilontarkan saat rapat progres percepatan pelaksanaan pembangunan kawasan industri maritim (KIM) Tanggamus di Kementerian Koordinator Bidang Perekonimian RI, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Tampak hadir dalam rapat Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Menko Perekonomian Dodi Slamet Riyadi, Kepala Bappeda Lampung, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung, Kepala Kantor Wilayah BPN Lampung, Kepala Bappeda Tanggamus, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Tanggamus dan Kepala Pertanahan Tanggamus.

Secara garis besar rapat ini membahas 3 persoalan, yakni progres kesepakatan antara PT pertamina dengan PT Repindo tentang pengelolaan kawasan, target dan tengat waktu implementasi di KIM Tanggamus, serta inisiasi peresmian KIM tanggamus oleh Presiden atau Menko Perekonomian.

Untuk diketahui sesuai keputusan Bupati Tanggamus nomor B.105/20/12/2012 tentang penetapan lokasi KIM, luas lahan yang direncanakan kurang lebih seluas 3.500 hektar.

Menurut keterangan Kepala Bappeda Tanggamus Hendra Wijaya Mega, PT Pertamina diminta segera mengurus HPL agar ada kepastian masuknya investor guna mengurus Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Kesimpulan rapat sementara ini perlu percepatan hak pengelolaan lahan oleh Kementerian ATR dan Penerbitan IUKI.

“Hal ini seperti yang disampaikan oleh kadis perindustrian Lampung Tony Tobing yang berharap ada kejelasan target penyelesaian HPL KIM,” ungkapnya.

Disamping itu juga diharapkan adanya sinergi antara PT Pertamina, PT Trans Kontinental dan PT Refindo Jagat Raya agar progres pembangunan dan investasi dapat berjalan.(lpp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here