BERBAGI

Program Bedah Rumah Bantuan Stumulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sedang diajukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) ke Pemerintah Pusat menjadi tumpuan harapan bagi keluarga yang kurang mampu. Karena sesuai amanah UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, upaya menyediakan rumah rakyat merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua Komis III DPRD Tanggamus, Buyung Zainudin angkat bicara, sebagai wakil rakyat. Menurutnya, harus ikut mendukung dan berupaya agar Program Bedah Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat segera direalisasikan.

“Kami akan terus berupaya dan mendukung agar Bantuan Bedah Rumah BSPS ini segera dapat direalisasikan, dari data Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman jumlah rumah tidak layak huni mencapai 16800 unit se-Kabupaten Tanggamus. Tapi dari hasil verifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang betul-betul memenuhi syarat berjumlah 6000 dari setiap Kecamatan di Tanggamus,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (2/2/2018).

Bantuan BSPS ini, kata dia, bersumber dari APBN Pemerintah Pusat tahun anggaran 2019 nanti, jadi sekarang lagi tahap Verifikasi data. “Yang sudah direalisikan baru dua Kecamatan yaitu Kecamatan Gisting dan Kecamatan Semaka,sekarang lagi tahap pengerjaan. Semoga tahun 2019 nanti disetiap Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus ini bisa medapat bantuan BSPS ini, tahun 2018 ini kita fokus pendataan dan verifikasi agar yang mendapat bantuan adalah warga yang benar-benar layak,” urainya.

“Untuk yang sudah direalisasikan kami dari Komisi III DPRD akan turun meninjau langsung pengerjaannya ke Kecamatan yang mendapat bantuan bedah rumah, Insya Allah dalam waktu dekat ini,” tutupnya.

Perlu diketahui rumah tidak Layak Huni di verifikasi sesuai dengan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 13/PRT/M/2016, dengan kriteria sebagai berikut: Identitas penghuni, kondisi fisik rumah, aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek persyaratan luas dan kebutuhan ruang dan aspek komponen bahan bangunan sesuai konteks lokal.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here