BERBAGI

Pemerintah melalui Kementerian Agama berencana untuk melakukan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 2,5% untuk zakat. Nantinya dana zakat tersebut akan digunakan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pengamat Ekonomi Institute for Development Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai pemotongan gaji untuk zakat tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Khususnya pada anggaran yang kaitannya erat dengan Bantuan Sosial (Bansos) dan subsidi lainya.

Hal tersebut, tentunya sangat disayangkan karena bantuan sosial dan subsidi lainya merupakan tanggung jawab pemerintah, dan bukannya pemberi zakat. Apalagi, jumlah alokasi APBN yang dialokasikan untuk bantuan sosial dan subsidi cukup besar.

Menurut Abra, kemungkinan dana yang dikurangi dari subsidi tersebut akan dialihkan kepada sekitar lainya. Seperti sektor infrastruktur yang saat ini membutuhkan dana yang cukup besar.

“Kalau menurut saya enggak akan pemerintah menggunakan zakat untuk infrastruktur karena anggaranya akan diserahkan ke Baznas. Tapi kemungkinan arahnya akan ada pengurangan anggaran pada bansos,” jelasnya.

Lebih lanjut Abra berpesan, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut. Alangkah lebih baik pemerintah menunda wacana tersebut karena menurutnya, wacana pemotongan gaji PNS untuk zakat bisa berdampak kepada perekonomian Indonesia khususnya pada penurunan daya beli.

“Pemerintah lebih baik membatalkan wacana tersebut karena yang memiliki pengetahuan apakah mampu membayar zakat adalah oranyanya sendiri bukan pemerintah. Jadi lebih baik yang menghimpun zakat itu masing-masing individu bukan pemerintah,” jelasnya. (plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here