BERBAGI

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, menyerahkan Surat Keputusan (SK) untuk pejabat pelaksana tugas (Plt) bupati/wali kota, di empat kabupaten/kota, menjelang masa cuti kepala daerah pada 15 Februari 2018 mendatang. Para kepala daerah itu akan mengikuti pemilihan dan kampanye pemilukada serentak pada bulan Juni mendatang.

Ke-lima SK Plt itu antara lain, Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Utara. Untuk Kabupaten Tanggamus sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu dan diserahterimakan kepada Sekretaris Kabupaten setempat Andi Wijaya.

Untuk SK Kota Bandar Lampung, akan diberikan kepada Yusuf Kohar, Lampung Timur Zaiful Buchari, Lampung Tengah Loekman Djoyosumarto, dan Lampung Utara Sri Widodo.

Ridho mengatakan, SK ini diberikan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan selama pilkada. Jika kepala daerah dalam pelaksanaan pilkada menjadi salah satu kontestan maka ditunjuk pelaksana tugas apabila wakil tidak ikut.

“Wakil menjadi prioritas pertama. Mereka tidak butuh waktu untuk beradaptasi karena selama ini wakil merupakan bagian dari kepemimpinan yang dipilih masyarakat juga,” jelas Ridho, usai penyerahan SK Plt, di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung, Senin (12/2/2018).

Kata Ridho, selain wakil, biasanya ditunjuk pejabat Eselon II, baik itu dari provinsi, kabupaten, kota, kemendagri, bahkan dari kementerian lainnya. “Perlu saya tegaskan, hak protokoler Plt itu sama,” tegas Ridho.

Gubernur mengungkapkan, dalam pelaksanaan tugas strategis penting yang dilaksanakan oleh Plt. “Maka para Plt lah yang memimpin pemerintahan daerah. Kedua, untuk memberikan fasilitasi pilkada di daerah masing-masing sesuai dengan amanat UU No 10 tahun 2016,” kata Ridho.

Selain itu, jelas Ridho, keputusan yang diambil oleh Plt itulah yang berlaku, Apabila ada ketidaksesuain secara kontekstual, jika memang harus disesuaikan lagi oleh kepala daerah yang baru secara kontekstual bisa dievaluasi pada saat itu juga.

“Bila kurang tepat dilakukan penyesuaian lagi. Bisa jadi malah mirip. Ini namanya dinamika pemerintahan. Jadi jangan sampai terjadi penundaan kebijakan termasuk kebijakan strategis,” jelas Ridho.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here