BERBAGI

Nama Michael Mulyadi (34), warga Sukarame, Bandar Lampung mendadak jadi perbincangan hangat sejak beberapa hari belakangan. Bagaimana tidak, usai diamankan aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Lampung di Hotel Amalia, kamar nomor 322 pada Minggu (28/1) lalu.

Michael berhasil melarikan diri, ketika diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba (Ditnarkoba), meski kemudian ditangkap kembali di daerah Lampung Selatan.

Tak berhenti sampai disitu, sesaat setelah penangkapan, Ditkrimum sempat mengumumkan penemuan barang bukti yang cukup banyak. Tapi, beda cerita ketika Ditnarkoba yang mengumumkan hasilnya.

Meski Dirnarkoba Polda Lampung Kombes Abrar Tuntalanai telah mengakui hal yang terjadi adalah keteledoran jajarannya hingga adanya miskomunikasi dengan Ditkrimum soal barang bukti. Namun publik keburu bertanya-tanya, apa gerangan sebenarnya hingga para aparat penegak hukum berprilaku demikian?

Kritik keras terhadap kinerja aparat pun datang dari Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) yang menyebut hal seperti itu sangat berpotensi membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum melawan narkoba merosot.

Ketua DPC GRANAT Kota Bandar Lampung, Gindha Ansori mengatakan miskomunikasi yang terjadi antara Ditnarkoba dan Ditkrimum Polda Lampung tidak dipungkiri akan membuat masyarakat menduga-duga adanya keterlibatan ‘permainan’ oknum penegak hukum.

“Apalagi ini kemudian digelar di masyarakat, sama saja menelanjangi lembaga. Lembaga khususnya penegak hukum tentu harus bersinergi untuk membangun kepercayaan masyarakat,” kata Gindha saat diwawancarai di Sekretariat DPC GRANAT Kota Bandar Lampung, Selasa (13/2/2018) malam.

Untuk itu, kata dia, Senin (19/2) mendatang, GRANAT akan menyurati Kapolri, Presiden dan BNN terkait kasus tersebut. Khusus untuk Kapolri, lanjut Gindha, GRANAT meminta agar evaluasi khusus dilakukan kepada Dirnarkoba Polda Lampung.

“Bila perlu disegarkan, dengan sistem baru dengan sumber daya manusia yang baru, yang punya konsistensi. Kalau tak bisa evaluasi Dirnarkoba maka Kapolda harus diganti. Karena tak bisa tedeng aling-aling kalau untuk pemberantasan narkoba, harus benar benar efektif,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dari pengerebekan tersangka Michael, polisi mendapatkan barang bukti sabu diperkirakan seberat 6 gram, satu plastik berisi kristal sabu, satu plastik besar berisi ganja, satu plastik berisi bubuk bahan ineks warna oranye. Lalu, satu plastik penuh berisi ineks, satu plastik berisi serbuk diduga putaw, delapan butir obat Dumolid, 3 butir Camlet Aprazolam, 3 butir Cefat, 2 butir Semidril, 8 butir Actazolam Aprazolam. Polisi juga mengamankan uang tunai Rp70 juta dan satu unit mobil Pajero warna putih BE 888 MC

Assesment BNN

Tak hanya menyoroti kasus Michael Mulyadi, GRANAT juga menyoal penerapan assesment yang selama ini dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut Gindha Ansori, pemberian assesment harus dibatasi dan selektif. Artinya jangan sampai setelah assesment, proses rehabilitasi tidak berjalan dengan baik.

Pun dirinya meminta agar pengawasan BNN pusat terhadap kinerja dari BNNP dan BNNK harus diperketat. “Selama ini assesment seolah menjadi alat untuk menghirup udara segar bagi pelaku. Begitu mendapat assesment dia keluar lalu kemudian dilakukan kembali penyalahgunaan narkoba. Alhasil banyak yang menduga assesment ini jadi ladang pungli oleh segelintir oknum. Makanya kita minta ini dibatasi,” ujarnya.

“Aparat harus benar-benar punya keinginan untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Bila perlu, orang-orang yang ditempatkan adalah yang punya dendam terhadap narkoba. Tapi tentunya bukan dengan cara brutal, harus mengedepankan Hak Asasi Manusia,” imbuhnya memungkaskan.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here