BERBAGI

KPU Tanggamus menetapkan dua paslon bupati/wakil bupati Samsul Hadi-Nuzul Irsan dan Dewi Handajani-AM. Syafii untuk bertarung maju dalam pilkada Tanggamus Juni 2018 mendatang. Hal tersebut terungkap dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati Tanggamus, Senin (12/2/18) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam rapat pleno tersebut dipimpin langsung Ketua KPU Tanggamus dan empat komisioner lainnya yaitu, Angga Lazuardi, Antoniyus, Hayesta F. Imanda dan Zulwani. Lalu turut hadir Ketua Panwaslu Dedi Fernando berikut anggota Panwaslu Ali Ngafan. Kemudian pimpinan partai politik pengusung dan pendukung serta masing-masing liasion officer (LO) masing-masing pasangan calon.

Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra mengatakan, bahwa rapat pleno penetapan merupakan salah satu bagian akhir dari tahap pencalonan yang dimulai sejak 1 Januari lalu.

“Sesuai dengan peraturan KPU proses penetapan calon dilaksanakan di Aula KPU kabupaten/kota masing-masing. Ini adalah salah satu bagian akhir dalam tahap pencalonan. Selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang digelar Selasa 13 Februari 2018 di Hotel 21 Gisting,”ujar Otto.

Sementara komisioner KPU Tanggamus, Angga Lazuardi menjelaskan, bahwa penetapan Samsul Hadi-Nuzul Irsan dan Dewi Handajani-AM. Syafii sebagai paslon peserta Pilkada Tanggamus berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : 126/Hk.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018.

“Keduanya sudah melengkapi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pasangan calon sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, “kata Angga.

Dilanjutkan Angga, kendati sudah ditetapkan sebagai paslon, namun ada berkas yang harus dilengkapi yakni surat keterangan bahwa proses pengunduran diri sebagai anggota DPRD Tanggamus sedang diproses. Hal ini lantaran dua calon wabup statusnya adalah anggota DPRD Tanggamus yakni Nuzul Irsan dan A. M Syafii.

“Surat yang menyatakan pengunduran diri sedang diproses harus kami terima paling lambat 17 Februari dan surat pemberhentian resmi dari pejabat berwenang maksimal kami terima 28 Mei 2018 atau satu bulan sebelum pemungutan suara, jadi tolong kepada LO disampaikan lagi kepada calon yang bersangkutan,”terangnya.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here