BERBAGI

Polemik terus berlanjut terkait usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terhadap dua perwira tinggi (pati) Polri yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Mochamad Iriawan untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara.

Dengan timbulnya permasalahan ini, pengamat politik Andrianto menilai rencana Mendagri merupakan suatu tindakan menarik-narik anggota Polri ke wilayah politik ataupun ke pemerintahan sipil.

“Sungguh disayangkan wacana Pak Tjahjo Kumolo, karena bagaimanapun Polri harus profesional dan independen dalam situasi Pilkada Serentak 2018, dan Polri harus melaksanakan amanat Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002,” ujarnya, Kamis (1/2/2018).

Ia menjelaskan, anggota Polri adalah penjaga keamanan. Jika terjadi konflik dalam proses pemilihan kepala daerah, Polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok dan tidak berpihak.

“Apalagi di Jawa Barat ini ada salah salah satu kontestannya adalah petinggi Polri yang kebetulan didukung parpol dari Mendagri sendiri. Sama seperti di Sumatera Utara juga begitu,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, anggota Polri aktif dinilai tidak bisa menjadi pj gubernur karena bertentangan dengan Pasal 201 Ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

“Kita tidak bisa dianalogikan pimpinan tinggi madya PNS/sederajat dengan jenderal bintang tiga Polri karena memang tidak ada aturannya,” ungkap dia.

Dirinya melanjutkan, usulan pj gubernur diisi anggota aktif Polri juga bertentangan dengan Pasal 157 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengharuskan polisi mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan pimpinan tinggi madya.

“Jadi Permendagri Nomor 1/2018 tidak boleh melampaui kewenangan UU, rawan digugat ke MK. Ujungnya malah makin memerosotkan wibawa pemerintah,” pungkasnya.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here