BERBAGI

Pernyataan Ketua Panwaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah yang melarang Pondok Pesantren (Ponpes) untuk tidak berpolitik praktis dengan mendukung salahsatu Calon Gubernur (Cagub)-Wakil Gubernur (Wagub) Lampung dalam Pilkada serentak, 27 Juni mendatang, mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PKB Khaidir Bujung.

Menurutnya, statemen yang dilontarkan Ketua Panwas Bandar Lampung sudah kebablasan dengan membatasi hak lembaga atau seseorang untik berpolitik. “Dia (Candra) harus mencabut statemen ini. Dia harus diingatkan,” tegas Bujung kepada Portallampung.co, Kamis (8/2/2018).

Sebab menurut Bujung, statemen Candra sudah tendensi yang berakibat para penghuni pesantren bisa golput. “Para kyai itu punya pilihan, ini hak individu. Gak boleh dikebiri atau dibatasi,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Candra beralasan, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang biasanya didirikan seorang kyai sebagai figure sentral, sudah semestinya ponpes kembali kekhitahnya.

Yakni untuk menciptakan kepribadian muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat serta mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam di tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.

“Karenanya kurang etis jika keberadaan ponpes malah ditarik-tarik keranah politik, misalnya untuk mendukung salahsatu kandidat tertentu dalam pemilihan gubernur (pilgub) Lampung, 27 Juni mendatang,” tegas Candrawansyah.

Diakui Candrawansyah, hingga kini pihaknya memang belum dapat mengambil tindakan atau sanksi bila ada salah satu kandidat yang terkesan memobilisasi ponpes untuk meraih simpati dan dukungan,” pungkasnya.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here