BERBAGI

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Pemberantasan Korupsi Lampung (LPKL) menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Provinsi Lampung terkait pengusutan tuntas dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan jalan dan pemeliharaan berkala TA. 2016-2017 senilai Rp 556 miliar.

Ketua Umum LPKL, Supriyadi Maliki mengatakan kami meminta agar diusut tuntutan soal pembangunan jalan dan pemeliharaan berkala ruas Jalan Sukadamai dan ruas Jalan Simpang Gayam di Lampung Selatan.

“Sangat sulit untuk mendapatkan bukti korupsi di dinas PUPR. Ini bukan uang kecil, tapi hasilnya apa, tidak ada pembangunan disana atau fiktif, bahkan bentuk pemeliharaannya pun tidak jelas, karena itu kami meminta BPK untuk mengaudit anggaran PUPR, dan juga Kejati agar melakukan pemeriksaan,” ujarnya, Rabu (14/2/2018) usai ujuk rasa.

Kami juga meminta kepada Kapolda Lampung untuk menindak tegas secara hukum dan memeriksa Dinas PUPR terkait kegiatan pembangunan dan pemeliharaan berkala TA 2017 yang terindikasi KKN. Jika nanti tuntutan kami tidak di respon, saya berjanji permasalahan ini akan disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”tegasnya.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here