BERBAGI

Sebelum penetapan pasang Calon Gubernur – Wakil Gubernur Lampung oleh KPU 12 Februari mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Lampung mengisyaratkan sikap permisif terkait munculnya sejumlah dugaan pelanggaran Pilkada maupun alat peraga kampanye (APK) yang terpasang milik seluruh bakal calon.

“Kalau pun itu dianggap sebagai pelanggaran, Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan karena belum masuk tahapan Pilkada,” kata Anggota Bawaslu Lampung Ade Asyari.

Dalam hal ini, Bawaslu tak bisa menindak apapun pelanggarannya karena belum masuk tahapan Pilkada. Pernyataan itu merespon keluhan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi tentang satker yang diduga melakukan kegiatan bernuansa politik.

Menurut Arinal, beberapa Satker telah memobilisasi warga untuk melakukan kegiatan bernuansa politik karena telah menggiring untuk mendukung salah satu pasang calon pada Pilgub mendatang. Pengerahan massa itu, sebut Arinal, antara lain dilakukan para kepala sekolah, guru, yang memobilisasi pelajar dan wali muridnya untuk menghadiri kegiatan bernuasan politik.

“Tolong yang begini ditindak supaya ada keadilan,” kata Arinal Djunaidi yang juga bakal Calon Gubernur Lampung tersebut, belum lama ini.

Sebelumnya juga, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengimbau kepada para calon gubernur – calon wakil Gubernur Lampung untuk bisa bersama-sama menjaga pelaksanaan Pilgub agar berjalan baik tanpa adanya mobilisasi ASN, black campaign, money politik, isu sara dan serangan fajar.

Hal itu ditegaskan Khoir di depan Petahana M Ridho Ficardo bahwa selaku petahana, Ridho harus bisa menjaga netralitas ASN agar tidak berkecimpung di dalam politik praktis.

“Mumpung ada Calon Gubernur, kita minta netralitas ASN harus tetap dijaga. Ayo kita semua sama-sama komitmen menjaga aturan yang telah diamanatkan Undang-Undang (UU),” ucap Khoir, Selasa (30/1/2018) lalu.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here