BERBAGI

Jakarta,(Ekstranews.com) –  Wajah politik Indonesia mengarah pada kecenderungan yang bersifat destruktif. Dalam situasi seperti ini, pernyataan kontroversial dari elite politik, jika tak dikelola secara bijak, bukan hanya berpotensi menimbulkan kegaduhan di level elite, melainkan juga di akar rumput yang risiko terburuknya bisa memicu konflik sosial.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menyampaikan hal itu menanggapi tausiah politik Amien Rais soal ‘Partai Allah’ dan ‘Partai Setan’, pada Jumat pekan lalu di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Ubed menyebut sejumlah hal yang membuat politik Indonesia mengarah pada bentuk yang destruktif. Pertama karena tidak ada kedalaman wacana dari pernyataan-pernyataan para elite.

“Tidak ada kedalaman ontologis dalam bahasa saya. Elite hanya menyampaikan sesuatu secara parsial. Tidak menyeluruh. Terkadang dengan logika melompat,” kata Ubed, Senin (16/4/2018) pagi.

Amien Rais dalam tausiahnya pekan lalu membagi partai-partai politik di Indonesia jadi dua kutub yakni partai setan dan partai Allah.

“Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? untuk melawan hizbusy syaithan,” ujar Amien.

“Orang-orang yang anti Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya… Tapi di tempat lain, orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan,” imbuh dia.

Ubed tak menafikan klarifikasi dari Partai Amanat Nasional terkait pernyataan Amien Rais.

Dalam klarifikasi itu PAN menyatakan dikotomi yang disampaikan Amien tak merujuk langsung pada partai-partai di Indonesia. Selain itu, PAN menyebut pernyataan Amien Rais merujuk pada kitab suci Alquran.

Ubed menuturkan klarifikasi itu tak cukup meredam kegaduhan politik karena publik dan elite politik lebih dulu merespons pernyataan Amien Rais seturut tafsiran mereka masing-masing.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai pernyataan Amien tentang Partai Setan dan Partai Allah sebagai upaya menjelaskan perbedaan antara kelompok pemerintah dan oposisi.

Dalam sistem demokrasi, lanjut dia, pembedaan oposisi dan pemerintah adalah wajar. Namun Siti tak setuju jika pembedaan itu diungkapkan lewat bahasa keagamaan seperti diucapkan Amien.

“(Pernyataan Amien) Ini menggelikan. Enggak perlu lah nama-nama yang kita agungkan itu dimainkan. Tuhan menciptakan manusia, setan, iblis, dan mahluk lain. Tapi tuhan tak pernah membuat partai,” tutur Siti.

Alih-alih memperkuat demokrasi, Siti menyebut pernyataan Amien justru bisa menghambat demokratisasi. Siti pun meminta para elite politik menahan diri menimpali pernyataan Amien agar tidak memperkeruh suasana.

Ubed sendiri lebih longgar menyikapi pernyataan politik dalam bahasa keagamaan. Ia tak keberatan dengan hal itu selama dibarengi dengan penjelasan yang utuh kepada publik.

Penjelasan utuh ini untuk mencegah liarnya penafsiran atas pernyataan-pernyataan kontroversial. Dalam kasus Amien, kata Ubed, kegaduhan tetap terjadi karena cepatnya respons publik dan elite.

Respons yang cepat ini difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi dan informasi itu tak dibarengi dengan tingkat literasi yang memadai, khususnya dari kalangan masyarakat.

Ubed menuturkan rendahnya tingkat literasi di tengah kemajuan pesat teknologi informasi, menjadi faktor lain yang mempengaruhi politik Indonesia berjalan ke arah yang destruktif.

“Padahal dalam Alquran itu penjelasan soal Partai Allah dan Partai Setan ini panjang. Ini yang tidak disampaikan secara utuh kepada publik yang tingkat literasinya rendah,” ujar dia.

“Karena tidak disampaikan utuh dan direspons cepat, yang muncul hanya kegaduhan,” tuturnya.

Hal serupa, menurut Ubed, juga terjadi pada kasus pernyataan Prabowo Subianto soal Indonesia 2030.

Prabowo, kata dia, seharusnya memberi penjelasan yang utuh pernyataannya tentang Indonesia 2030. Ketua Umum Gerindra itu juga harus memberi tahu konteks dan literatur yang menjadi rujukannya agar publik mendapat pemahaman yang memadai.

Ubed meyakini pernyataan-pernyataan kontroversial seperti terlontar dari Amien Rais dan Prabowo akan terus muncul hingga pemilihan presiden 2019 mendatang.

Ia menyarankan para elite untuk duduk bersama berbicara soal upaya mencegah ketegangan di akar rumput menjelang dan selama tahun politik. Perlu ada kematangan politik dari para elite.

Senada dengan Ubed, Siti pun menyarankan para elite berusaha membangun demokrasi yang bermanfaat.

Saran ini berlaku tak hanya untuk kelompok oposisi. Sebab, menurut Siti, manuver politik Amien pekan lalu juga tak lepas dari apa yang sedang diperlihatkan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Siti menyebut kubu Jokowi selaku petahana, dalam beberapa kesempatan telah aktif melakukan kampanye politik jelang Pilpres 2019. Itu dilakukan baik oleh elite partai pendukung Jokowi hingga barisan relawan.

“Misalnya Projo yang mulai gencar bergerak sosialisasi,” ujarnya.

“Dalam situasi yang seperti itu, oposisi juga enggak akan mau kalah. Mereka akan merespons sedemikian rupa karena mereka ingin menciptakan keseimbangan sehingga tak ada dominasi,” imbuh Siti.

Atas dasar itu, Siti menyebut upaya membangun demokrasi yang bermanfaat menjelang dan selama tahun politik juga menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini semua elemen pendukung Jokowi.

Selama belum memasuki masa kampanye Pilpres, kata Siti, kelompok pendukung Jokowi harus sadar diri dan memiliki komitmen atau protap perihal kapan memulai kampanye dan kapan mengakhiri kampanye.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here