BERBAGI

Pringsewu,(Ekstranews.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu mendapati 19 pemilih yang sudah menikah tapi belum berusia 17 tahun. Jumlah tersebut ditemukan di delapan dari sembilan kecamatan di Bumi Jejama Secancanan.

“Sudah menikah tapi belum berusia 17 tahun,” ujar anggota KPU Pringsewu Sofyan Akbar Budiman selaku Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilu, Selasa (3/4).

Atas temuan tersebut, Sofyan mengatakan, KPU telah menyampaikan kepada Bupati Pringsewu terkait persoalan itu. Sebab pihaknya masih bingung terkait pemberian hak pilih kepada mereka yang usia di bawah 17 tahun tapi sudah menikah.

Sebab, mereka belum dapat menunjukkan status pernikahan karena belum memiliki surat nikah. Atas kondisi itu, Sofyan mengatakan, Pemkab Pringsewu akan mengadakan rakor dengan Disdukcapil dan KUA.

“Tapi sampai saat ini belum ada info tindak lanjutnya,” ujar Sofyan.

Dia berharap adanya surat keterangan dari desa bahwa warga tersebut sudah menikah, sebagai solusinya. Sofyan mengungkapkan bahwa pemilih yang sudah menikah tapi belum usia 17 tahun, paling banyak di Kecamatan Ambarawa 5 orang.

Kemudian, Kecamatan Pardasuka (1), Kecamatan Pagelaran (3), Kecamatan Banyumas (3), Kecamatan Adiluwih (1), Kecamatan Pringsewu (1) dan Kecamatan Pagelaran Utara (2).

Diketahui bahwa pemilih sudah menikah belum berusia 17 tahun itu tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Kemudian, pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Aturan lain ialah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68, yakni warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.(trb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here