BERBAGI

Gunung Sugih- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Lampung Tengah,  menggelar rapat paripurna tentang Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Bupati Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 dan pengesahan dua rancangan peraturan daerah (Raperda).

 

Dalam rapat paripurna pada 14/05/2018 ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah,  Ahmad Junaidi Sunardi dan di hadiri oleh plt. Bupati Lampung Tengah,  Loekman Djoyosoemarto, juga para Wakil Ketua Dewan serta anggota dewan dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lamteng.

 

Pada rapat ini,  juru bicara panitia khusu (Pansus) LKPJ,  Heri Sugianto mengatakan setelah pansus melakukan pembahasan dan pengkajian, selaku perwakilan pansus pihaknya menyampaikan beberapa apresiasi dan catatan dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik lagi.

 

“Untuk hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Lampung Tengah over target, kami sangat mengapresiasi kinerja eksekutif. Namun perlu upaya yang lebih maksimal lagi dalam mengelola pajak restoran dan rumah makan karena yang jumlahnya cukup banyak, selain itu untuk sistem penarikanya harus lebih baik lagi, ” ujarnya dalam penyampaian hasil kajian pansus LKPJ.

 

Ia menambahkan di sektor pendidikan yang telah menelan anggaran cukup besar namun kwalitas pendidikannya dirasa masih belum maksimal. Pansus meminta supaya pemerintah daerah untuk melakukan upaya cepat supaya apa yang menjadi harapan dapat terwujud dengan baik. Selain itu,  di Kabupaten Lampung Tengah belum bisa serentak melaksakan Ujian berbasis Komputerisasi.

 

Lanjutnya,  lalu banyaknya persoalan tenaga honorer dimana terdapat temaga honor lama  yang tidak mendapat upah,  namun juga ada terdapat tenaga honor yang baru manun mendapatkan upah. Selain itu juga masih ada sekolah yang tidak terawat atau masih rusak,  di harapkan eksekutif dapat memprioritaskan hal tersebut.

 

“Untuk pendidikan anggarannya sangat besar,  namun kwalitasnya masih belum maksimal,  ini harus terus di kebut supaya anggaranya tidak sia-sia. Untuk ujian yang berbasik komputerisasi belum bisa maksimal,  ini juga harus di prioritaskan. Kami juga menemukan adanya tega honorer lama tapi tidak mendapatkan honor,  selain itu masih ada sekolah yang rusak atau tidak terawat,  ini harus di prioritaskan, ” paparnya.

 

Untuk sektor pertanian,  kelangkaan pupuk dan anjloknya harga komoditas yang di tanam para petani di Lampung Tengah pada waktu panen, ini juga menjadi hal serius yang harus di telusuri dimana permasalahanya,  selain itu juga Petugas Pengawas Lapangan (PPL)  juga tidak maksimal turun ke lapangan,  untuk membimbing para petani.

 

“Selain itu,  untuk ketersediaan pupuk masih menjadi persolan para petani kita,  lalu harga hasil panen yang anjlok juga menjadi persoalan serius,  hal ini harus ditelusuri lebih jauh lagi,  apa kendala sebenarnya supaya pupuk tiga langka dan harga hasil panen petani bisa stabil, ” pungkasnya.

 

Menanggapi hasil pembahasan dan pengkajian Pansus LKPJ tahun Anggaran 2017 ini,  Plt. Bupati Lampung Tengah,  Loekman Djoyosoemarto mengatakan bahwa terkait evaluasi program di bidang pendidikan agar dapat memperbaiki kualitas.

 

“Kami sangat sependapat, kedepan program harus sesyai target yang harus di capai. Untuk UNBK kami menyadari baru beberapa sekolah karena keterbatasan sarana dan prasarana tidak ada komputer dan akses internet harus mendukung, untuk itu kami sangat apresiasi akan kami jadikan bahan evaluasi penyusunan kegiatan di tahun depan, ” ujar Loekman Djoyosoemarto.

 

 

Lanjutnya,  untuk insentif guru honor merupakan bentuk apresiasi Pemda kepada para honorer yang terus berjuang untuk meningkatkan kwalitas pendidikan di Lamteng,  terkait saran dari eksekutif Pemeda Lamteng sangat dan kedepan akan di optimalkan.

 

“Untuk sekolah yang mengalami kerusakan,  ini menjadi masukan kami. Secara bertahap akan terus dilakukan perbaikan untuk sarana dan prasaran pendidikan di Lamteng,” jelasnya.

 

Ia menambhakan,  untuk persoalan bidang pertanian terkait masalah pupuk langka dan harga hasil panen yang jeblok,  upaya twrus dilakukan salah satunya untuk mengajukan penambahan kuota alokasi pupuk bersubsidi dan OPD terkait melakukan sosialisasi penggunaan pupuk.

 

“Hal ini telah kami lakukan, kami mengupayakan penambahan alokasi pupuk beraubsidi,  lalu melakukan sosialisasi penggunaan pupuk dan bantuan pengolahan pupuk organik. Untuk anjloknya harga hasil pertanian Kami pemda Lamteng sudah melakuakn MoU dengan BPPT sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis hasil bumi para petani,  juga untuk menstabilkan harga jual bumi kita, ” tandasnya.(advetorial)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here