BERBAGI

Bandar Lampung,(Ekstranews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung akan membentuk Kelompak Kerja (Pokja) guna meningkatkan kondisi nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung yang dalam tiga tahun terakhir trennya terus mengalami penurunan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,Badan Kesbangpol Lampung, Sukiran, mengatakan berdausarkan data BPS Provinsi Lampung, kondisi nilai IDI di Provinsi Lampung sejak tahun 2014 sampai 2016 trennya terus menurun hingga pada tahun 2016 berada di poin 61,00 dengan kategori sedang ada beberapa faktor penentu turunnya IDI, misalnya saja dari kelembagaan demokrasi, petugas sipil dan meningkatnya demontrasi di tahun politik ini.

“Kami meminta untuk lebih pro aktif baik instansi terkait atau lembaga, agar lebih eksis dan tidak bertumpu pada ada atau tidaknya anggaran,Kalau dari anggaran kan terbatas. Jadi dari Pokja ini kita sepakat bersama sama agar Lampung lebih maju,” ujarnya, Selasa (15/5/2018).

Terkait teknisnya Pokja yang diketuai oleh Sekretaris Daerah ini akan terus berjalan dan menunjukkan eksistensinya di publik dalam mengenali IDI.Dalam tahun politik ini menjadi kehawatiran bersama jika kondisi IDI masih menurun dikarenakan efek sampingnya seperti demokrasi yang anarkis. Sementara terkait wacana untuk mengikutsertakan penggiat demokrasi pada Pokja IDI akan di kaji pihaknya agar semakin baik.

“Meskipun kinerja ASN akan lebih turun lagi di tahun politik ini. Tetapi hal ini jangan jadikan sebagai pengaruh dengan adanya tahun politik,”ungakpnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Dedy Hermawan mengungkapkan, data yang tiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tentang kondisi IDI seperti tak dihiraukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung apa lagi untuk merasa gelisah, mungkin Gubernur, Kapolda, partai politik, komisi I juga gak ngebaca betapa mirisnya kondisi IDI di Lampung yang terus terjun bebas tiga tahun ini.

“Sebenarnya kondisi ini harus direspon, kalau bisa panik seperti tingginya inflasi ekonomi, tapi ini gak terbangun kepanikannya, kita gak menjadi negara yang antisipatif. Sensifitas dari pemerintah gak ada, padahal kondisi seperti ini membahayakan stabilitas masyarakat,”Tuturnya.

Kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi IDI saat ini menjadi kendala bagi Pokja dalam efektifitas mengawal agar IDI ini menjadi maindset seluruh stakeholder di Provinsi Lampung. Jika kepekaan ini terbangun dari seluruh stakeholder, secara perlahan prilakunya akan mengarah pada perbaikan demokrasi di Lampung.

“Saya berharap, penurunan kondisi IDI yang terbagi dari tiga aspek seperti kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik bisa menjadi catatan seluruh elemen lembaga dan masyarakat. Karena jika seluruh pihak mengabaikan informasi IDI ini, maka akan menuju sebuah kondisi demokrasi yang semakin buruk yang pada ujungnya nanti bisa menimbulkan kegaduhan, dan berdampak pada kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya,” jelasnya.

Untuk itu, Dedy mendorong anggota Pokja berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menunjukkan eksistensinya di masyarakat.

“Memang kita gak boleh berhenti, saya pernah mengajukan ini menjadi sebuah gerakan yang tak bergantung pada surat keputusan (SK) dan anggaran dengen mengikutsertakan pekerja sosial. Namun Pokja yang merupakan gabungan dari beberapa lembaga ini memiliki pemikiran yang berbeda-beda, yang memiliki berbagai macam background sosial dan struktural,” tandasnya.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here