BERBAGI
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur (kanan) bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kiri) memberi keterangan kepada wartawan seusai menghadiri Ekspos Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Jabar 2016 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/8). Menpan RB Asman Abnur menjelaskan dari 4,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia hanya 40 persen ASN yang memiliki keahlian khusus, sementara 60 persennya lainnya memiliki kemampuan administrasi. ANTARA FOTO/Agus Bebeng/kye/16

Jakarta,(Ekstranews.com) – Pemerintah bakal menjatuhkan sanksi berat terhadap oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial.

Sanksi tegas itu di antaranya berupa penurunan pangkat, pemecatan, dan menghentikan segala macam fasilitas yang diberikan oleh negara. Sanksi tegas ini bakal diberikan kepada abdi negara yang ada di daerah ataupun di pusat.

“Yang jelas sanksi ringan dan berat, dia masuk kategori apa, kalau ringan diturunkan pangkatnya setingkat, tapi kalau berat diberhentikan,” kata Menteri Pendayagunaan Apa ratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur seusai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Asman menjelaskan, ganjaran sanksi itu bakal diputuskan sesuai dengan tingkatan ujaran kebencian yang dilakukan oknum PNS. Sampai saat ini, belum ada proses pemberhentian PNS yang terlibat dalam jaringan terorisme. Namun, dalam serang kaian kasus teror bom di Surabaya diketahui ada salah satu terduga teroris yang merupakan pegawai Kementerian Agama (Kemenag) di Jawa Timur.

Dalam proses pemberhentiannya, harus dilaporkan oleh pejabat pembina pegawai. Sebagai contoh, PNS di Kemenag maka yang melaporkan adalah menteri agama. “Selanjutnya baru dilaporkan ke Menpan-RB, nanti diputuskan melanggar UU Nomor 5 atau tidak, pasti ada sanksi,” katanya.

Menurut Asman, pemberian sanksi juga bisa diputuskan langsung oleh Kemenpan-RB, atau oleh pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, wali kota, dan bupati.

Pemerintah pusat dan daerah juga akan berkonsolidasi untuk memonitor aktivitas para PNS, agar dapat diketahui mengenai status PNS tersebut masuk dalam jaringan teroris atau tidak.

Sementara itu, Badan Ke pega waian Negara (BKN) mengingatkan kepada PNS agar tidak menyebarkan ujaran kebencian. Apalagi setelah seorang PNS yang menjabat sebagai kepala sekolah di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat ditangkap polisi lantaran menyebarkan ujaran kebencian mengenai teror bom di Surabaya yang seolah dianggap mengalihkan isu.

Kepala BKN Bhima Haria Wibisana menegaskan, para PNS dilarang untuk ikut campur kasus tersebut, apalagi sampai menyebarkan ujaran kebencian yang bisa memancing suasana menjadi lebih keruh.

Bhima siap menjatuhkan sanksi tindakan tegas kepada para PNS yang melakukan ujaran kebencian. “Untuk mencegah meluasnya radikalisme, saya akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang menyebarkan ujaran kebencian, intoleransi, permusuhan dan perpecahan,“ ujarnya.

Menurut Bhima, sesama PNS diharapkan bisa saling mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, PNS diminta segera melaporkan ke BKN jika ada rekannya sesama PNS yang menyebarkan radikalisme dan ujaran kebencian. Dia juga meminta bantuan masyarakat umum untuk mengawasi para PNS yang ada di lapangan.

“Ingatkan dan laporkan mereka yang akan memperkeruh suasana atau melakukan berbagai bentuk pemecah belah persatuan lainnya,” jelasnya.

Bhima menegaskan, sebagai abdi negara maka PNS men jadi garda terdepan persatuan dan kebinekaan seusai dengan sumpah jabatan, di mana Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi bagian dari dalam jiwa PNS. “Jaga persatuan dan kebinekaan Indonesia. Bagi kita para PNS, menjaga Pancasila, UUD 45, dan NKRI adalah sumpah yang harus dilaksanakan,” jelasnya. (plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here