BERBAGI

Bandar Lampung,(ekstranews.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung memastikan proses hukum terhadap laporan dugaan politik uang terstruktur sistematis dan masif (TSM) terus berlanjut.

Hari ini, Jumat (5/7), diagendakan sidang pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor.

Bawaslu juga sudah mengirimkan undangan kepada semua pihak, baik pelapor (paslon nomor urut 1 Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, dan nomor urut 2 Herman HN-Sutuno) serta terlapor paslon nomor 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim.

“Hari ini agenda sidang pukul 09.00 WIB di ruang rapat sentra Gakumdu Provinsi Lampung. Kami sudah meminta para pihak pelapor dan terlapor untuk hadir,” ujar Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriah (Khoir), Kamis (5/7).

Meski dalam kasus ini ada dua laporan yakni dari paslon 1 dan paslon 2, Khoir mengatakan sidang dilakukan bersamaan. Pasalnya, objek laporan sama.

“Pemeriksaannya secara bersama karena terlapornya satu, dan objek laporannya sama dugaan politik uang TSM,” tandasnya.

Agenda sidang ini, kata Khoir pembacaan laporan dari pelapor serta jawaban terlapor.

“Besok ini agendanya pembacaan laporan dari pelapor, dan jawaban dari terlapor, saya akan tanyakkan apakah siap pemeriksaan saksi juga,” ujarnya.

Sementara Rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda pembentukan panitia khusus dugaan politik uang dalam pilgub Lampung tahun 2018, di gedung DPRD Lampung, Kamis (5/7) berakhir antiklimaks.

Rapat yang awalnya berlangsung panas, sempat hujan interupsi sampai diskors selama 10 menit, akhirnya diputuskan dilanjutkan Jumat (6/7) mulai pukul 14.00 WIB.

Menurut Ketua DPRD Lampung Dedy Afrizal, penundaan dilakukan karena masih ada tiga fraksi di DPRD yakni Golkar, PKB dan PAN belum mengusulkan anggotanya untuk duduk menjadi anggota panitia khusus (pansus) dugaan politik uang dalam pilgub Lampung 2018.

“Dari rapat pimpinan dan ketua-ketua fraksi tadi, kami semua sepakat menunda pembentukan pansus sampai besok (hari ini) pukul 14.00 WIB. Karena masih ada tiga fraksi belum mengusulkan anggotanya yang akan duduk di pansus,” kata Dedi Afrizal.

Dedi mengaku, jika besok ketiga fraksi tersebut tidak mengusulkan nama-nama anggotanya yang duduk menjadi anggota pansus, maka rapat pembentukan pansus tetap dilanjutkan.

“Besok kita dengarkan surat masuk soal usulan nama-nama dari fraksi-fraksi. Kalau tiga fraksi itu tetap tidak ada, kami akan jalan terus, karena pembentukan pansus ini sudah mendapat persetujuan awal dari fraksi-fraksi lain,” jelasnya.

Dedi mengakui nantinya keputusan akhir pansus bukan dalam bentuk keputusan atau dalam bentuk peraturan daerah, tetapi hanya sebuah rekomendasi.

“Nanti keputusan akhir pansus bukan dalam bentuk keputusan atau peraturan, tapi sifatnya hanya rekomendasi. Nah rekomendasi ini nanti akan menjadi catatan, ke depannya apakah untuk perbaikan aturan atau penguatan dalam pengawasan,” kata Dedy.

Pembentukan pansus ini kata Dedy, bagian dari aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti lembaga DPRD, dan pihaknya ingin mendudukan persoalan.

“Yang jelas kita tidak ingin ke depan terjadi lagi (dugaan politik uang), karena bisa merusak tatanan demokrasi,” ungkapnya.

Rapat paripurna sendiri sejak dibuka sekitar pukul 15.00 WIB, sudah berlangsung panas, karena sejumlah anggota DPRD silih berganti melakukan interupsi menyampaikan pendapatnya.

Ada anggota yang menolak pebentukan pansus seperti Riza Mihardi dari Fraksi Golkar dan Haidir Buyung dari PKB.

Riza Mihardi menilai pembentukan pansus dugaan politik uang dalam pilgub dikhawatirkan sia-sia karena penanganan kasus ini sudah dilakukan Bawaslu Lampung, sehingga dikhawatirkan putusan Bawaslu Lampung akan berbeda dengan apa yang ada di pansus.

“Kami intinya menolak adanya pansus ini, jika tetap diputuskan maka kami tetap menolak,” ujar Riza Mihardi.

Baru selesai Riza Mihardi bicara, giliran anggota DPRD lainya rebutan ingin menyampaikan interupsinya.

Kemudian giliran Haidir Ibrahim anggota Fraksi PKB yang mengutarakan pendapatnya.

Haidir menilai pembentukan pansus tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dari DPRD yakni legislasi, pengawasaan, dan budgeting.

Seusai Haidir Buyung, giliran Dedy Afrizal menanggapinya.

Belum selesai Dedy menyampaikan beberapa kalimat, beberapa anggota kembali berebut ingin berbicara, di antaranya dari anggota Fraksi yang menyetujui pembentukan pansus yakni Yandri Nazir dari Demorkat dan Ningrum Gumay dari PDIP.

Karena makin banyaknya anggota DPRD yang berebut ingin berbicara, akhirnya Dedy memutuskan menunda sidang selama 10 menit.

Ambil Palu Pimpinan

Saat diskor itulah keributan dan kericuhan terjadi. Sejumlah anggota DPRD kemudian maju ke depan mendekati meja pimpinan DPRD.

Salah satunya Noversiman Subing dari PKB.

Mantan wakil Bupati Lampung Timur ini kemudian mengambil palu sidang dan mengetok-ngetokannya ke meja pimpinan dewan, sambil berteriak-teriak.

“Palunya di gua, palunya di gua,” ujar Noverisman sambil mengetok-ngetokan palu pimpinan ke meja pimpinan DPRD, dan mengacung-acungkan palu tersebut.

Keributan seusai diskor bukan hanya terjadi di dekat meja pimpinan, tapi juga tempat duduk anggota DPRD.

Beberapa anggota DPRD berteriak-teriak, lanjutkan, lanjutkan. Ada juga yang berteriak pimpinan ambil alih sidang.

Anggota DPRD Lampung, Eva Dwiana Herman HN sempat terlihat beteriak-teriak meminta rapat dilanjutkan.

“Ayok lanjutkan, lanjutkan, katakan yang benar itu benar, jangan takut, lanjutkan. Jangan kayak perempuan lanjutkan,” ujar Eva.

Bahkan saat Eva berteriak-teriak tersebut ada juga anggota DPRD yang iseng menggunakan pengeras suara di mejanya berteriak lanjutkan dengan meniru suara perempuan.

Pengamatan Tribun seusai rapat diskors sejumlah anggota DPRD yang terlihat ribut di meja pimpinan sudah terlihat guyub.

Bahkan Noverisman yang sempat mengambil palu pimpnan sudah mengembalikan palu tersebut sambil tertawa dengan ketua DPRD Dedy Afrizal.(trb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here