BERBAGI

Lampung Tengah(Ekstranews.com) – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memberlakukan jam kunjung tamu non pemerintahan termasuk wartawan.

Warga termasuk jurnalis yang akan melakukan konfirmasi hanya dibolehkan pada jam istirahat kerja.

Sekretaris Kabupaten Adi Erlsyah mengatakan, jadwal kunjungan tersebut untuk membuat setiap organisasi perangkat daerah (OPD) berkonsentasi dalam bekerja.

Namun begitu, beberapa OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, jam kunjung tidak diberlakukan.

“Untuk jam kunjung (konfirmasi) wartawan dan lembaga swadaya manusia (LSM) ke dinas-dinas mulai pukul 12.30 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Di luar itu, kita meminta kepada semuanya untuk bisa memaklumi,” kata Adi Erlansyah, Jumat (17/7).

Adi menjelaskan, pelayanan langsung kepada masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, dan sosial, jam kunjung tidak diberlakukan dan masyarakat bisa datang pada jam-jam kerja.

“Tujuannya (berlakukan jam kunjung) bukan ingin membatasi kerja insan media atau LSM. Kami hanya ingin semuanya tertib dan peningkatan kepuasan masyarakat terkait capaian kerja OPD,” bebernya.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengatakan, terkait konfirmasi media kepada setiap dinas pihaknya juga telah membuat prosedural.

“Kami akan buatkan press room untuk media jika ingin melakukan konfirmasi.

Prosedurnya kepada wartawan yang akan konfirmasi kepada dinas apa, untuk disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

Lalu Diskominfo akan konfirmasi kepada jajaran di dinas yang akan diminta konfirmasi,” ujar Loekman Djoysoemarto.

Loekman tak memungkiri, peran serta media dan LSM dalam memberikan masukan dan kritik sangat dibutuhkan oleh Pemkab Lamteng untuk pembangunan.

Untuk itu, pihaknya tidak akan menghalangi atau membatasi kegiatan media dan LSM.

Menanggapi jam kunjung konfirmasi wartawan ke dinas-dinas, sejumlah pewarta Lampung Tengah menganggap hal itu tidak masalah. Namun begitu, mereka meminta komitmen setiap dinas.

“Tidak masalah jika jam konfirmasi diatur, kami menghormati itu namun perlu komitmen setiap dinas mereka jika ada wartawan yang ingin konfirmasi, untuk dapat ditemui di jam yang sudah ditetapkan,” kata Sutowo, salah seorang wartawan media cetak di Lamteng.

Gunawan, wartawan media cetak lainnya mengatakan, sejauh ini kendala para pewarta untuk konfirmasi ke dinas-dinas adalah susahnya kepala dinas atau jajarannya untuk ditemui.

Sementara Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, Padli Ramdan mengatakan, pemberlakukan jam wawancara bagi jurnalis sangat membatasi kerja jurnalis.

“Saya pikir tidak pas jika alasannya menganggu kerja OPD, karena jurnalis kan hanya wawancara sehingga tidak mungkin menggangu kerja OPD,” katanya.

Padli mengatakan, harus ditugaskan PPID (pejabat pengelola informasi daerah) yang bisa diwawancarai jurnalis kapan saja.

Syaratnya PPID ini harus paham dengan semua persoalan dan menguasai masalah pemerintah daerah.

“Tapi jangan menempatkan orang di PPID adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Takutnya nanti informasi yang diberikan tidak akurat. Karena memberikan informasi ke publik juga adalah tugas pelayanan dari pemerintah. Informasi adalah hak publik jangan dibatasi,” ujarnya .(trb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here