BERBAGI

Lampung Tengah(Ekstranews.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini akan memutuskan gugatan Pilgub Lampung apakah diterima atau ditolak.

MK juga akan memutus 24 perkara lain termasuk dari gugatan Pilgub Lampung.

Bagaimana reaksi pasangan calon melalui kuasan hukum masing-masing?

Tim kuasa hukum Herman HN-Sutono dan M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri menyatakan, siap menerima apapun keputusan MK.

“Keputusannya hari ini itu final. Tidak ada lagi upaya hukum setelah itu, kami tidak mau berandai-andai,” kata Leniston Nainggolan, kuasa hukum pasangan Herman HN-Sutono, Kamis (9/8).

Leniston menambahkan, pihaknya juga akan mengikuti putusan banding di Bawaslu RI.

Banding ini dilakukan mereka atas putusan Bawaslu Lampung terkait dugaan politik uang dalam pilgub Lampung tahun 2018, Jumat (10/8).

“Besok (Jumat) juga ada putusan Bawaslu RI terkait banding kita atas putusan Bawaslu Lampung. Dan kami berharap putusan Bawaslu RI itu bisa tepat dan memenuhi rasa keadilan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Handoko, tim kuasa hukum pasangan M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri yang menyatakan siap menerima apapun keputusan MK.

“Besok itu putusan dismissal. Jadi kita siap menerima apapun keputusanya. Kalau ditolak artinya selesai,” terang Handoko.

Menurut Handoko, timnya juga akan menantikan sidang putusan Bawaslu RI terkait banding yang dilakukan pihaknya atas putusan Bawaslu Lampung tentang dugaan pelanggaran politik uang dalam pilgub Lampung kemarin.

“Besok juga putusan Bawaslu RI soal banding kami atas putusan Bawaslu Lampung, soal politik uang. Di Bawaslu kita juga sudah sidang pertama, besok (hari ini) tinggal putusan.

Putusannya bisa dua kemungkinan, pertama bisa memperbaiki putusan Bawaslu Lampung, dan bisa juga memperkuat putusan Bawaslu Lampung,” kata Handoko.

Mahkamah Konstitusi, Jumat ini akan membacakan putusan dismissal terhadap beberapa daerah yang mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada, dan proses pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018.

Dari beberapa daerah tersebut, Lampung termasuk daerah yang akan diputuskan dalam putusan tersebut.

Juru bicara MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan MK akan membacakan dismissal terhadap 34 perkara sengketa pilkada, antara lain permohonan yang diajukan dari Konawe, Padang Lawas, Cirebon, Palembang Sumsel, dan Papua.

Dan MK kembali akan memutus 24 perkara lain yang tidak memenuhi syarat antara lain Makassar, Lampung, Biak Numfor, Goronyao, Sulteng dan Maluku.(adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here