BERBAGI

LAMPUNG (ekstranews.com) — Pemprov Lampung melakukan kunjungan ke Pemkab Gresik dalam rangka berguru Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip), Selasa (9/7). Rombongan berjumlah 68 orang dari perwakilan 11 kabupaten/kota di Pemprov Lampung dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi Pemprov Lampung, Wiryono.

Mereka diterima oleh Wakil Bupati Gresik Moh. Qosim didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) Pemkab Gresik di Ruang Graita Eka Praja.

Wiryono menyampaikan, peserta yang ikut serta dalam kunjungan kali ini adalah para pejabat serta staf yang tergabung dalam tim Sakip dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. “Provinsi Lampung ada 15 kabupaten/kota, namun yang ikut hanya 11 kabupaten/kota. Namun demikian kami akan menyosialisasikan hasil kunjungan ini nanti kepada semuanya. Ada tiga tempat yang akan kami kunjungi. Dan Pemkab Gresik ini merupakan lokus ke dua setelah dari Pemkab Sidoarjo,” katanya.

Wiryono mengaku bahwa seluruh Pemkab dan Pemkot di Provinsi Lampung sudah mengikuti aturan dan perundangan yang sama dengan pemerintah yang lain. Namun, sampai saat ini belum memperoleh hasil yang optimal atau belum mendapat nilai ‘A’.

“Semoga setelah melaksanakan kunjungan ke beberapa daerah di Jawa Timur ini, kami dapat mempraktikkan di tempat kami. Sehingga nantinya Sakip kami dapat memperoleh nilai ‘A’ seperti Kabupaten Gresik,” harapnya.

Sementara Wabup Qosim mengatakan, pada penilaian Sakip tahun 2018, Gresik memperoleh nilai 80,12 atau ‘A’. Menurutnya, keberhasilan ini berkat kerja keras Bupati serta semua pihak dan adanya komitmen bersama dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pada semua OPD.

“Awalnya tahun 2016 Pemkab Gresik mendapatkan nilai C, kemudian naik menjadi BB pada 2017 dan tahun 2018 baru meraih A. Tiap tahun Pemkab Gresik terus membenahi sistem akuntabilitas pemerintahan,” katanya.

Untuk meraih nilai A, Wabup memberikan tips. Yakni, yang penting kebersamaan antara Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda, serta seluruh unsur yang ada Pemkab Gresik. “Bupati selalu memonitor langsung terkait aktivitas pemerintahan, mulai dari tingkat kehadiran ASN. Memonitor pelaksanaan APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saat penyusunan APBD Bupati melaksanakan rapat pimpinan khusus dan memonitor langsung presentasi dari para Kepala OPD,” paparnya.

“Pada APBD 2019, Bupati dapat menghemat dana sebesar Rp 116,5 miliar, yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan insfrastruktur publik,” pungkasnya.(boc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here