BERBAGI

BANDAR LAMPUNG (ekstranews.com) — Eksekusi buronan koruptor, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungkarang Yusna Adia menyebut bahwa Reva Pahlevi (terpidana korupsi) kooperatif/bekerja sama.

“Gak kita tangkap, hanya kita hanya eksekusi/jalankan putusan Mahkamah Agung. Dia (Reza) sedang menjalani sidang peninjauan kembali (PK). Dia juga kooperatif,” kata Yusna, Kamis (26-9-2019).

Yusna menuturkan, eksekusi terhadap Reza dilakukan sekitar pukul 11.00 wib. Menurut dia, sebelum dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Bandarlampung, pihaknya sempat melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Reza.

“Ya walaupun dia (Reza) dalam keadaan kurang sehat tapi tetap kita lakukan eksekusi. Tadi diperiksa dulu sama tim kesehatan kita. Nanti kan diperiksa lagi sama dokter Lapas, bisa diterima atau tidak. Kalau pihak LP tidak keberatan ya bisa diterima. Sesuai prosedur ajalah,” bebernya.

Sementara Kasi Registrasi Lapas BandarLampung Mukhlisin mengatakan, pihaknya telah menerima terpidana yang diantarkan oleh pihak kejaksaan sekitar pukul 12.15 WIB.

“Terpidana sudah kita terima dalam keadaan sehat tampak luar,” kata dia.

Dia melanjutkan, dalam catatan rekomendasi yang diterima bahwa terpidana telah menjalani perawatan oleh dokter luar. Namun pihaknya akan kembali mempelajari surat rekomendasi tersebut bersama dokter di Lapas.

“Tentunya akan kita pelajari dengan dokter kita. Saat ini terpidana masih dalam masa pengenalan lingkungan,” ungkapnya.

Diketahui, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia.

Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Sebelumnya, Reza merupakan terpidana kasus korupsi bantuan perlengkapan siswa miskin pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Proyek yang dianggarkan pada 2012 tersebut disebar menjadi 93 paket untuk 13 kabupaten/kota dengan nilai anggaran Rp17 miliar.

Menariknya, terpidana yang sudah tiga kali divonis itu tidak pernah dipenjarakan. Sejak awal kasus tersebut bergulir di 2017, statusnya hanya tahanan kota.

Pada 14 Desember 2017 Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang menyatakan Reza terbukti bersalah.

Dia dinialai turut melakukan tindak pidana korupsi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 junto Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi.

Dia juga dianggap melanggar Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Pahlevi dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandarlampung. Jaksa dalam perkara tersebut yaitu Patar Daniel P.

Pasca putusan itu, Kejari Bandarlampung tak kunjung melakukan eksekusi. Alasannya, terpidana Reza masih mau menempuh jalur hukum lanjutan, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang.

Selanjutnya pada 28 Februari 2018 Majelis Hakim PT Tanjungkarang membacakan amar putusannya.

Dalam putusannya, tiga majelis hakim: H. Mochamad Hatta (ketua) dan Muhammad Nurzaman serta Slamet Haryadi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipidkor Tanjungkarang nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tjk tertanggal 14 Desember 2017.

Dengan kata lain, Reza tetap dihukumi satu tahun dan enam bulan penjara. Putusan banding dengan nomor registrasi 2/PID.SUS-TPK/2018/PT TJK.

Pasca putusan banding, Reza tak juga dieksekusi. Alasannya sama, terpidana itu masih mau menempuh jalur hukum lanjutan, khasasi di Mahkamah Agung. Berkas kasasi terigistrasi bernomor W9.UI/2884/HK.07/VII/2018.

Bukannya terbebas dari jerat pidana, Reza malah dijatuhkan hukuman selama lima tahun penjara oleh hakim Mahkamah Agung. Vonis hukuman tersebut belum teregistrasi di SIPP PN Tanjungkarang.

Namun menurut Kasi Pidsus Kejari Bandarlampung Basuski Raharjo Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman selama lima tahun terhadap terdakwa Reza.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here