BERBAGI

LAMPUNG TENGAH (ekstranews.com) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Tengah masih terus berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Itu karena hingga kini belum ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketua KPU Lamteng, Budi Hadiyunanto, mengatakan pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan TPAD Lamteng terkait hal tersebut.

“Makanya, penandatangan NPHD belum dilaksanakan. Termasuk nilai yang disetujui. Bawaslu juga sepertinya belum. Tapi, rencananya 1 Oktober 2019,” kata dia, Senin, 30 September 2019.

Terkait perkiraan jumlah dana hibah yang disetujui, Budi juga menyatakan belum tahu.

“Belum tahu. Masih koordinasi. Pastinya pengajuan kita Rp79 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Lamteng ini luas dengan jumlah mata pilih terbesar,” jelas Budi.

Setelah ada persetujuan anggaran, lanjut dia, akan diregistrasi dan masuk APBN.

“Nanti diregistrasi masuk ke APBN. Bukan lagi APBD,” ungkap Budi.

Senada diungkapkan Kepala BPKAD Lamteng, Rusmadi.

“Masih dalam pembahasan dan dikoordinasikan. Jadi belum tahu nilai yang disetujui. Mudah-mudahan 1 Oktober 2019, NPHD sudah bisa ditandatangani bersama,” kata dia.

Sayangnya, dari pihak Bawaslu Lamteng belum bisa dikonfirmasi. Baik ketua maupun anggota yang dihubungi tak mengangkat telepon.

Diketahui, dalam Pilkada Lamteng 2020, KPU mengajukan anggaran Rp79 miliar ke pemerintah daerah. Sedangkan Bawaslu Lamteng mengajukan anggaran Rp35 miliar.

Anggaran yang diajukan ini cukup besar dengan realisasi anggaran Pilkada Lamteng 2015. Ketika itu, KPU Lamteng hanya menerima anggaran Rp24 miliar lebih.

Kemudian, Bawaslu Lamteng yang ketika itu masih bernama Panwaslu mendapatkan anggaran Rp6,9 miliar, untuk pengawasan Pilkada 2015.(zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here