BERBAGI

LAMPUNG TENGAH — Berdasarkan foto surat yang disampaikan Pemkab Lampung Tengah No.073/1744/X/2019 kepada pimpinan PT.GGP, perihal tagihan kekurangan pembayaran Pajak Air Tanah tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Triwulan I dan II 2019 dan denda, disebutkan bahwa PT.GGP menunggak Pajak Air tanah sebesar Rp32.105.207.918.

Seperti di kutip rakyatlampung.id, dalam surat yang ditandatangani Bupati Loekman Djoyosoemarto pada 24 Oktober 2019 itu disebutkan sejak 2012 hingga 2016, kekurangan pembayaran pajak air tanah dari PT.GGP ke Pemkab Lamteng lebih dari Rp4 miliar per tahun. Sedangkan pada 2017-2018 sebesar Rp3 miliar lebih per tahun dan pada 2019 mencapai Rp2 miliar lebih.

Direktur Produksi PT.GGP Wayan Ardana yang dikonfirmasi disela kunjungan Menteri Pertanian ke PT GGP Selasa (17/12/2019) sore kepada sejumlah awak media tak bersedia menanggapi. Ia menyarankan hal itu akan dijelaskan oleh bagian legal perusahaan yang dijabat oleh Hendri. Namun hingga berita ini diturunkan, bagian legal belum dapat dikonfirmasi.

Tunggakan pajak PT.GGP yang mencapai puluhan miliar dan sudah terjadi sejak 2012, menjadi sebuah catatan, mengingat Kementan Syahril Yasin Limpo sangat berharap PT.GGP menjadi motor penggerak pertanian Lampung yang orientasinya pada kesejahteraan masyarakat luas.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here