BERBAGI

LAMPUNG — Terkait besarnya kekurangan tagihan pajak air tanah di PT Great Giant Pineapple (PT GGP), Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono menyatakan pemerintah daerah Lampung Tengah harus terus berupaya melakukan penagihan.  Harus ada tindakan dari pemerintah terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

“Datangi, tagih dan tagih lagi. Kalau masih tak mau bayar berikan sanksi sesuai kewenangan,” ujar politsi PDIP ini seperti di kutip rakyatlampung.id.

Tidak hanya PT GGP, pihaknya meminta perusahaan yang adi Kabupaten Lampung Tengah untuk tunduk terhadap peraturan dan Undang-undang.

“Perusahaan enggak bisa seenaknya sendiri, tidak menganggap pemerintah daerah tempat berdiri perusahaan. Penuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi lainnya,” tegasnya.

DPRD Lampung Tengah selama ini juga kesulitan melakukan perannya untuk mengontrol dan mengawasi perusahaan di Lampung Tengah.

“Kita memang kesulitan melakukan kontrol terhadap perusahaan yang adi Lampung Tengah. Alasan tak punya data, bos sedang keluar. Banyak betul alasan. Kita undang ke DPRD juga sering tidak hadir,” tandasnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here