BERBAGI
Bupati Loekman Vs GGP

LAMPUNG TENGAH – Kekurangan pembayaran pajak air tanah milik PT Great Giant Pineapple (PT GGP) masih terus bergulir. Dibawah kepemimpinann Loekman Djoyosoemarto, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyatakan akan terus berupaya melakukan penagihan kekuarangan pajak PT GGP sejak tahun 2012-triwulan II 2019 serta sebesar Rp32,1 miliar.

Persoalan pajak air tanah PT GGP bukan kali ini saja terjadi. Perusahaan pengalengan nanas terbesar se Asia Tenggara dan ke 3 di dunia ini, dari tahun 2009 sudah bermasalah dengan Pemerintah Daerah Lampung Tengah. Sejak era kepemimpinan Bupati Mudiyanto Thoyib, Pairin, Mustafa hingga saat ini Loekman Djoyosoemarto. Akankah Bupati Loekman mampu menuntaskan perusahaan raksasa sekelas PT GGP?

Berikut catatan hitam PT GGP di Lampung Tengah terkait Pajak Air Tanah.

Seperti dikutip dari laman media nasional Tempo.co Desember 2009, saat itu wartawan Lampung Post, Agus Hermanto di BAP-kan hingga ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan pelanggaran batas wilayah milik perusahaan tersebut.

Dia dilaporkan ke Kepolisian Sektor Terbanggibesar, Lampung Tengah lantaran masuk tanpa izin dalam rangka menginvestigasi kabar bahwa raksasa bisnis nanas itu melakukan pelanggaran pajak dengan hanya melapor 54 dari 190 sumur bor yang dipergunakannya, hingga mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah Lampung Tengah puluhan miliar rupiah.

Area perkebunan PT GGP amatlah luas. Letak area perkebunan yang berada di sisi timur dan barat jalan raya lintas sumatra itu tercatat memiliki luas mencapai 33 ribu hektar yang tersebar di banyak desa dan kecamatan. Lalu dengan cakupan yang teramat luas tersebut, bagian kebun mana yang air bawah tanahnya dipermasalahkan? Entahlah, yang jelas PT GGP saat itu membuat pengaduan pada 1 Desember 2019 ke Polsek Terbanggibesar.

Adapun yang ditetapkan sebagai tersangka saat itu Agus Hermanto (Wartawan Lampung Post), serta dua orang aktifis dari LSM Forum Warga Lampung Tengah (FWLT), Sumarsono dan Erwin Hendarmin.

Mengutip dari media lain, indoplaces.com juga menulis bahwa pada 20 November 2009, Bupati Lampung Tengah yang saat itu dijabat Mudiyanto Thoyib sudah membentuk tim verivikasi ulang pada sumur milik PT GGP. Hasilnya dijumpai adanya 213 sumur bor di area PT GGP. Rinciannya 54 titik sumur bor beroperasi dan sudah punya izin, 66 sumur bor beroperasi dan belum memiliki izin, 34 sumur bor rusak, masih akan diperbaiki, belum berizin, 31 sumur bor rusak dan tidak akan dioperasikan lagi dan 28 sumur bor bantuan sosial bagi warga sekitar perusahaan.

Jadi, memang ada pelanggaran. Karenanya, pada tanggal 20 Desember 2009, Bupati mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan surat rekomendasi penutupan sumur bor PT GGP. Dilaksanakan? Sepertinya sih tidak. Nyatanya sampai hari ini, PT GGP masih saja dinyatakan bermasalah oleh Pemerintah Lampung Tengah.

Saat Komisi III (saat itu masih Komisi C) DPRD Lampung Tengah akhirnya ikut nimbrung dan meninjau PT GGP pada awal Januari 2010. Pada tanggal 10 Januari 2019, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akhirnya membentuk tim terpadu beranggotakan Muspida dan Pengadilan Negeri Gunungsugih untuk emnuntaskann kasus pelanggaran pajak air tanah itu.

Tim terpadu ini akhirnya merekomendasikan agar PT GGP dijatuhi denda atas 100 sumur bor saja. 66 sumur yang beroperasi tanpa izin dan 34 sumur yang akan diperbaiki dan belum berizin. Tiga opsi besar denda ditawarkan. Tapi, Bupati saat itu akhirnya memilih untuk menjatuhkan denda sebesar Rp1,5 juta per titik kepada 100 sumur bor. Dibayarkah?

Bagi PT GGP, denda sebesar itu kalau melulu diukur dari soal uang, tentu bukan masalah. Soalnya, pada tahun 2012 lalu, mereka sanggup membayar BPHTB senilai Rp39 miliar kepada Dispenda Lampung Tengah. Jumlah ini luar biasa karena target PAD Lampung Tengah saat itu hanya Rp43,8 miliar.

Bisa memiliki lahan perkebunan hingga 33 ribu hektar, PT GGP merupakan pemain lama di Lampung Tengah. Kiprahnya di mulai lewat kehadiran PT Umas Jaya yang punya kebun singkong seluas 10 ribu hektar dan membangun pabrik tapioka pada 1977.

Dua tahun kemudian tahun 1979, sebagian kebun singkong 5.000 hektar disulap menjadi kebun nanas. Bibit nanas Cheyenne ditanamnya, dulunya berasal dari nanas Kabupaten Subang, Jawa Barat yang punya ciri khas daunnya tak berduri. Sejak 1985, kebun nanas terus diperluas dan akhirnya mencapai 11 ribu hektar pada 2011.

Dan sekarang 2019, luas area perkebunannya terus diperluas dan akhirnya mencapai 33.000 hektar. Adapun kapasitas panennya mencapai 3.500 ton perhari. Jumlah tenaga kerja di perkebunan dan pabrik PT GGP mencapai 22.000 orang.

Selain Asia, destinasi ekspor PT GGP mencakup Eropa juga Amerika. Negara-negara tujuan ekspor di Eropa yakni Jerman, Prancis, Spanyol, Inggris, Italia, Austria, Belgia, Skandinavia, Belanda, Swedia dan sejumlah negara eropa barat. Sedang di negara-negara Amerika yakni, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brazil dan Puertoriko.

Selanjutnya ekspor di Asia dan Timur Tengah yakni Jepang, Australia, Israel, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Hongkong, Korea, Lebanon dan Libya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here