BERBAGI

LAMPUNG TENGAH – PT. Great Giant Pineapple (GGP) memiliki tagihan kekurangan pembayaran pajak air tanah sebesar Rp32,1 miliar lebih. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga telah memberikan Surat Peringatan pertama kepada PT GGP atas dugaan sejumlah pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Apa saja dugaan pelanggarannya?

 

Berikut kutipan isi surat Bupati Lampung Tengah Nomor 1743/D.a.VI.06/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 kepada perusahaan raksasa bisnis nanas kalengan terbesar ke-3 di dunia, PT GGP.

 

Kepada Yth

Pimpinan PT Great Giant Pineapple (GGP)

Di

Terbanggi Besar.

 

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaran pengelolaan air tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap Wajib Pajak Air Tanah, dengan ini disampaikan kepada saudara beberapa hal sebagai berikut :

  1. Bahwa sebagai wajib pajak, saudara memiliki kewajiban untuk taat terhadap ketentuan yang berlaku seputar masalah air tanah dalam wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah ini dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
  2. Bahwa berdasarkan data-data terdapat pelanggaran yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:
  3. Pemegang izin merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meteran air/alat pengukur debit dan/atau merusak segel tera dan segel instansi terkait pada meteran air atau alat pengukur debit air melanggar ketentuan pasal 67 a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
  4. Pemegang izin mengambil air dari pipa sebelum melewati meteran air melanggar ketentuan pasal 67 b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
  5. Pemegang izin tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau laporan tidak sesuai dengan kenyataan melanggar ketentuan pasal 67 f Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah
  6. Tidak memasang meteran air di sumur produksi, hal ini melanggar ketentuan pasal 65 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah
  7. Tidak memiliki izin pengeboran air tanah, hal ini melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.
  8. Bahwa atas pelanggaran yang telah dilakukan kami berikan PERINGATAN PERTAMA dengan batas waktu 30 (tigapuluh) hari untuk menyelesaikan seluruh kewajiban saudara terhitung saat ditandatangani surat peringatan ini.

Demikian, untu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

                                                                              Gunung Sugih, 24 Oktober 2019

                                                                              Bupati Lampung Tengah,

 

 

                                                                              Loekman Djoyosoemarto

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here