BERBAGI
Luhut Binsar Panjaitan (foto ist)

Jakarta  —  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Indonesia akan membeli kapal  jenis pelayaran samudera (ocean going) berukuran 138 meter-140 meter untuk menambah kekuatan patroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Luhut menuturkan pembelian kapal jenis ocean going tersebut akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan di bawah kendali Prabowo Subianto. Ia memastikan pembelian bakal dilakukan dalam waktu dekat.

“Itu urusan Menteri Pertahanan (Prabowo). (Kapal ocean going) belum pernah punya sejak republik ini merdeka. Jadi dengan Pak Prabowo ini ingin membeli dengan ukuran 138 meter-140 meter,” ucap Luhut, Jumat (3/1).

Dengan pembelian kapal jenis ocean going, penjaga laut (coast guard) dalam hal ini Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) akan lebih kuat posisinya. Itu juga akan melengkapi penjaga untuk sektor perikanan.

Luhut mengakui selama ini Indonesia kekurangan jumlah kapal dalam melakukan patroli di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Makanya, ia bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk menambah kapal untuk kebutuhan keamanan.

“Seperti nikel waktu itu. Itu bayangkan ada 120 kapal yang antre mau ambil nikel. Nah, semua kapal Indonesia ada di sebelah timur, jadi memang agak bolong di sana,” jelasnya.

Sementara itu, Luhut sepakat dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang menolak klaim China atas kedaulatan di perairan di dekat Kepulauan Nansha, Laut China Selatan, yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Kendati begitu, Luhut menyebut pembicaraan dengan pihak China mengenai persoalan Natuna berjalan dengan baik.

Ia juga percaya hal ini tak mengganggu hubungan Indonesia dengan China, khususnya soal investasi.

Sebenarnya kita juga harus lihat harus benahi diri kita sendiri,” ujar Luhut.

Diketahui, Indonesia telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal ikan memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kemlu menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.

China diduga melanggar ZEE Indonesia, termasuk kegiatan IUU fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh coast guard atau RRT di perairan Natuna.

Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

China menolak protes Indonesia yang menuding kapal ikan negara itu sempat memasuki perairan Natuna secara ilegal baru-baru ini.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here